Tantangan Pemilu Serentak 2024, dari Bentuk Surat Suara, hingga Antisipasi jika Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak direncakan berlangsung pada 2024. 

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Aqidatul Izza Zain menilai, ada sejumlah tantangan bagi pemilih yang harus diperhatikan terkait pelaksanaan pemilu serentak.

“Tantangannya adalah ya kompleksitas pemilu sendiri, karena tadi ada pemilihan presiden yang diselenggarakan bersamaan dengan pileg, baik itu DPR RI, provinsi, dan kabupaten/kota,” kata Izza dalam diskusi virtual, Minggu (8/8/2021).

Baca juga: Pemilu Serentak 2024, Bawaslu: Siapkan Kerangka Regulasi dan Sistem TI

Izza mengatakan, salah satu tantangan besar bagi masyarakat yakni soal surat suara.

Ia menyampaikan, bentuk surat suara saat hari pencoblosan harus dibuat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

“Bukan hanya untuk meringankan beban penyelenggara, tetapi juga prinsipnya adalah untuk memudahkan pemilih,” kata Izza.

Ia juga mengingatkan, jangan sampai ada perubahan-perubahan teknis dalam surat suara yang justru semakin membingungkan.

Selain itu, Izza menyampaikan, jangan sampai ada perubahan terkait tata cara pengambilan suara melalui pencoblosan menjadi pencontrengan atau penulisan.

Sebab, ia mengatakan, ketentuan mengambil suara melalui pencoblosan juga sudah diatur dalam undang-undang terkait.

Baca juga: KPU Sarankan Tahapan Pemilu Serentak 2024 Dimulai 30 Bulan Sebelum Pemungutan Suara

Bahkan, masyarakat di Indonesia sendiri sudah memiliki pemikiran bahwa pengambilan suara harus dilakukan dengan pencoblos surat suara.

Ia khawatir, perubahan dalam hal itu justru akan membuat banyak suara tidak sah.

“Selain dari sisi regulasi ini sendiri, pemilih kayak sudah tertanam mindset kalau pemilu tuh nyoblos, ‘Ayo datang ke TPS nyoblos’,” ucap dia.

“Tapi kalau tata cara pemberian suaranya diubah lagi takunya menimbulkan suara tidak sah lagi,” kata dia. 

Tantangan lainnya, terkait kemungkinan masyarakat terbelah seperti yang terjadi pada 2014 dan 2019.

Kemudian, terkait kehadiran berita hoaks, buzzer, dan ujaran-ujaran kebencian di media sosial juga perlu diwaspadai akan kembali terjadi di pemilu mendatang.