Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA: Faktor Ekonomi Penyebab Terjadinya Kekerasan Perempuan dan Anak

Kompas.com - 06/08/2021, 13:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian PPPA meluncurkan program pelatihan kewirausahaan berperspektif gender bagi perempuan rentan dan kepemimpinan perempuan perdesaan.

Tujuannya adalah memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan potensi perempuan dalam kepemimpinan, khususnya bagi perempuan di pedesaan.

Baca juga: Kementerian PPPA Imbau Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Eksklusif

"Terwujudnya ketahanan ekonomi perempuan merupakan hulu dari berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan. Ketidakberdayaan mereka secara ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, perkawinan anak, hingga pekerja anak,” kata Bintang saat peluncuran, dikutip dari siaran pers, Jumat (6/8/2021).

Bintang mengatakan, saat ini budaya patriarki masih menjamur di masyarakat dan menjadi akar ketidaksetaraan.

Menurut dia, budaya patriarki telah mempersempit dan menutup akses perempuan untuk ikut berperan maupun menikmati hasil pembangunan.

"Proses-proses pengambilan keputusan juga belum semuanya berperspektif gender sehingga kebutuhan perempuan kerap tidak terakomodir,” kata dia.

Baca juga: Menteri PPPA: Budaya Patriarki Masa Pandemi Covid-19 Berisiko Besar bagi Perempuan dan Anak

Bintang menilai, potensi perempuan untuk menjadi pemimpin harus didukung. Tujuannya adalah untuk mempersempit dan menutup jurang ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki.

"Berbagai upaya pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan dukungan terhadap potensi kepemimpinan perempuan harus terus digelorakan untuk mencapai pembangunan yang setara," kata dia.

Adapun, pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan perempuan pedesaan dilakukan serentak di 15 provinsi dan 29 kabupaten/kota, mulai Agustus hingga Desember 2021.

Pelatihan dilakukan di balai desa dengan melibatkan dinas-dinas terkait dan lembaga masyarakat.

Baca juga: Resmikan Ruang Pelayanan dan Pengaduan Sapa, Menteri PPPA: Komitmen Pemerintah Beri Pelayanan

Pelatihan kewirausahaan tersebut ditargetkan pada perempuan rentan yang terdiri dari perempuan penyintas kekerasan, perempuan penyintas bencana, perempuan kepala keluarga.

Selain itu, pelatihan juga ditujukan bagi perempuan pelaku usaha mikro di lokasi wisata super prioritas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com