Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Kompas.com - 02/08/2021, 11:21 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memastikan penyebab kematian pasien yang menderita Covid-19.

Hal itu mesti dilakukan untuk mengambil keputusan terkait berakhirnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di Pulau Jawa dan Bali hari ini, Senin (2/8/2021).

"Apakah karena saat ini masalah isolasi mandiri tidak pernah tertangani, karena anggarannya kurang, karena Pemda tidak mampu melaksanakan," kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, kepada Kompas.com, Senin.

"Bisa jadi juga karena fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak memadai di daerah karena banyak juga nakes yang meninggal," sambung dia.

Baca juga: 8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Jika data itu telah diketahui, lanjut Trubus, maka pemerintah dapat menentukan kebijakan lanjutan dari PPKM

"Kalau bicara perpanjangan (PPKM) yang mesti dilihat adalah angka kematian itu. Angka kematian itu diverifikasi datanya, sehingga ditelusuri apa penyebab kematian itu," jelas Trubus.

Namun, dalam pandangan Trubus, penyebab utama kasus kematian tinggi karena pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan semua kebijakan PPKM Level 4 yang diterapkan pemerintah pusat.

"Saya melihat Pemda itu tidak mampu ini. Jadi PPKM Level 4 ini kebijakan di pusat yang teknisnya diserahkan ke daerah, kelihatannya daerah tidak mampu melaksanakan semua," kata dia.

Baca juga: Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Ketidakmampuan itu, kata Trubus, salah satunya nampak dari lambatnya distribusi dan kurangnya ketersediaan obat-obatan untuk pasien Covid-19.

"Obat-obatan yang katanya gratis, nah itu datangnya terlambat, pasien sudah meninggal obat baru datang," ungkapnya.

Sebagai informasi pemerintah menetapkan PPKM dengan level tertentu pasca pemberlakuan PPKM darurat.

Istilah PPKM level 1-4 digunakan untuk melihat indikator masing-masing daerah terkait penanganan Covid-19.

Setelah PPKM darurat dilaksanakan 3-20 Juli, kemudian pemerintah menetapkan PPKM Level 4 untuk sebagian besar wilayah Jawa-Bali sejak 21 Juli hingga 2 Agustus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com