Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Kompas.com - 02/08/2021, 08:04 WIB
Pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Cikapundung Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan aksi pasang bendera putih di kios mereka, menyusul pemberlakuan PPKM Darurat, Senin (19/7/2021). Bendera putih yang dikibarkan 104 pedagang itu merupakan tanda mereka tak lagi sanggup menghadapi Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian. KOMPAS.com/AGIE PERMADIPedagang kaki lima (PKL) yang berada di Jalan Cikapundung Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, melakukan aksi pasang bendera putih di kios mereka, menyusul pemberlakuan PPKM Darurat, Senin (19/7/2021). Bendera putih yang dikibarkan 104 pedagang itu merupakan tanda mereka tak lagi sanggup menghadapi Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir genap satu bulan pembatasan kegiatan masyarakat berjalan.

Dimulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang diterapkan 3-20 Juli 2021, dilanjutkan dengan PPKM Level 3 dan 4 yang masih diberlakukan hingga hari ini.

Meski pembatasan telah dilakukan di sana-sini, laju penularan virus corona di Indonesia nyatanya masih sangat tinggi.

Di sisi lain, rakyat kecil yang ingin supaya pembatasan disudahi. Alasannya sederhana, sangat sulit bagi mereka memperoleh pendapatan.

Baca juga: Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

Warga bahkan menyampaikan keluh kesah ihwal pembatasan ke presiden.

"Yang namanya PPKM Darurat itu kan semi lockdown. Itu masih semi aja saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka," kata Jokowi dalam acara pemberian banpres produktif usaha mikro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, kata Jokowi, pemerintah memilih menerapkan PPKM Darurat agar ekonomi tetap dapat berjalan.

Opsi lockdown tak dipilih karena berarti menutup total semua sektor.

"Kalau lockdown kita bisa bayangkan, dan itu belum juga bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai," ujar presiden.

Baca juga: Jelang Akhir PPKM, Ini 5 Provinsi dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Adapun PPKM Level 3 dan 4 Jawa-Bali berakhir hari ini. Dengan jeritan suara rakyat, akankah kebijakan ini kembali diperpanjang Jokowi?

1. Pelonggaran PPKM

PPKM Level 3 dan 4 di Jawa-Bali sejatinya merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang diterapkan 3-20 Juli 2021.

Mulanya, pemerintah memperpanjang PPKM selama 5 hari, yakni 21-25 Juli. Kebijakan tersebut kembali diperpanjang selama 8 hari, 26 Juli-2 Agustus 2021.

Selama PPKM Darurat, dilakukan pembatasan pada berbagai sektor kegiatan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, usaha, wisata, transportasi, seni budaya, sosial kemasyarakatan, dan lainnya.

Pembatasan juga diterapkan pada PPKM Level 3-4, hanya saja dilakukan sejumlah pelonggaran.

"Kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (25/7/2021) malam.

Baca juga: Jokowi: Saya Masuk Kampung, Semua Menjerit Minta PPKM Darurat Dibuka

Selama masa PPKM Level 3 dan 4, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan atau tempat usaha lainnya di ruang terbuka diperbolehkan buka.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.