Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Kompas.com - 02/08/2021, 11:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah anggapan bahwa pemerintah tidak punya target dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut dia, percepatan testing dan tracing serta vaksinasi menunjukkan pemerintah punya target dalam menghadapi situasi saat ini.

"Upaya yang sangat ketat dan keras dilakukan adalah memastikan apa yg kita sebut testing, tracing, dan treatment. Tes, kemudian lacak, dan kemudian isolasi. Ini yang memang terus menjadi perhatian," ujar Ngbalin dalam pernyataan di akun YouTube miliknya yang telah dikonfirmasi Kompas.com, Senin (2/8/2021).

"Lalu target pemerintah kalau busa vaksin itu diupayakan semaksimal mungkin di akhir 2021 ini mencapai 70 persen. Itu artinya 181 juta rakyat Indonesia telah melakukan vaksinasi. Itu target namanya. Jadi bukanya tidak punya target," kata Ngabalin.

Baca juga: Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Dia pun menegaskan, sejak awal Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ingin masyarakat terpapar Covid-19 kemudian kelaparan karena semua usahanya mandeg.

Oleh karenanya, berbagai perubahan dan langkah antisipasi terus-menerus dilakukan oleh Presiden.

"Kita tidak pernah terjebak. Kita selalu siap dan selalu mengantisipasi itu. Tetapi pandemi ini memang presiden fokus untuk bagaimana bisa melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Dan ingat mengurangi angka kematian. Paling tidak mencegah, mengurangi," kata Ngabalin.

"Itulah sehingga kenapa (kebijakan berganti) dari PSBB kemudian PPKM Mikro, kemudian PPKM Darurat, sekarang (PPKM) skala leveling. Semua urusannya adalah membatasi pergerakan sosisal, kegiatan sosial masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Oleh karena itu, Ngabalin menilai saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Dia mengajak semua pihak bekerja sama menghadapi pandemi.

"Para ahli, para epidemiolog, pemerintah, masyarakat, opinion leader. Kita perlu menyatukan kekuatan itu kemudian. Kita harus punya rencana yang sama," ucapnya.

"Yang dilakukan oleh pemerintah ini punya planning. Tidak mungkin pemerintah tidak punya planning, tidak mungkin pemerintah tidak punya target," kata dia.

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Pandu Riono mengatakan Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.

Hal ini ia sampaikan di akun Twitternya pada 30 Juli 2021.

"Indonesia menuju Pandemic Trap!” tulisnya.

Baca juga: 8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com