Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta seluruh ASN mengikuti perintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait penanganan pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan jajarannya untuk selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona.

Hal itu Tjahjo sampaikan dalam acara Launching Core Values dan Employer Branding ASN yang digelar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

"Harus tegak lurus mengikuti perintah daripada pemerintah pusat, khususnya arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan dalam kehidupan dan tugas sehari-hari," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, ASN di seluruh tingkatan harus ikut bersama-sama TNI, Polri, BIN, dan elemen masyarakat lainnya menggerakkan masyarakat agar mengikuti perintah pemerintah pusat dan kepala daerah terkait penanganan pandemi.

Kolaborasi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga warga sipil menjadi kunci mengendalikan wabah.

"Demi percepatan menghentikan pandemi Covid-19 yang sekarang sedang menimpa di negara kita dan di seluruh dunia," ujarnya.

Selain yang berkaitan dengan penanganan pandemi, Tjahjo mengatakan, pihaknya saat ini terus mendorong terciptanya birokrasi yang dinamis, yakni tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, dan cepat mengambil keputusan.

Baca juga: Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

Reformasi birokrasi sendiri dimulai dari mengubah pola pikir ASN menjadi lebih lincah dan inovatif.

Langkah itu, kata Tjahjo, sesuai dengan visi misi Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemerintahan 2019-2024.

"Reformasi birokrasi dilakukan sebagai ikhtiar kita untuk membuat birokrasi lebih adaptif, lebih cepat mengambil keputusan, cepat dalam proses pelayanan publik, dan cepat dalam pengambilan keputusan," kata dia.