Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

Kompas.com - 27/07/2021, 11:32 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat.

Ia tidak ingin ada ASN yang justru minta dilayani seperti zaman kolonial dahulu.

Hal itu Jokowi sampaikan dalam acara Launching Core Values dan Employer Branding ASN yang digelar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (27/7/2021).

"ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Ego Sektoral di Antara ASN

Presiden mengatakan, seluruh ASN, baik pemerintah pusat maupun daerah di mana pun bertugas, seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar dan semboyan yang sama.

ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, sebagai administratur, hingga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik untuk warga.

"Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, ASN dilengkapi dengan kewenangan dan sumber daya yang diberikan negara.

Otoritas dan sumber daya tersebut seharusnya digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, negara, dan masyarakat.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Apresiasi MUI Imbau Umat Islam Jadi Pelopor Atasi Pandemi

Selanjutnya, di tengah dunia yang penuh disrupsi, Jokowi meminta ASN meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan.

Sebab, banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas atau daerah, oleh suatu kementerian, lembaga, maupun oleh satu keahlian dan disiplin ilmu.

Jokowi menyebut kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, ilmu, dan profesi menjadi sangat penting.

"Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu," kata dia.

Baca juga: Menpan RB: Penyederhanaan Birokrasi Dimulai dari Mengubah Pola Pikir ASN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com