Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Dua Kunci agar Indonesia Lewati Ujian Pandemi Covid-19

Kompas.com - 26/07/2021, 15:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada dua kunci yang bisa membuat bangsa Indonesia terlepas dari ujian pandemi Covid-19.

Kedua kunci itu adalah mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi agar membentuk kekebalan komunitas (herd immunity).

Jokowi meyakini bahwa dengan doa para ulama dan ikhtiar yang sungguh-sungguh dilakukan, maka bangsa Indonesia bisa melewati ujian pandemi Covid-19 tersebut.

"Kuncinya ada dua, pertama kita harus selalu patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kedua, ada kecepatan vaksinasi untuk terwujudnya kekebalan komunal," ujar Jokowi di acara milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-46 yang digelar secara daring, Senin (26/7/2021).

Baca juga: Kegiatan Perdagangan Mulai Dibuka, Jokowi: Kewaspadaan Tak Boleh Dilonggarkan

Apalagi, kata dia, sampai saat ini pandemi belum berakhir dan WHO kembali menyampaikan bahwa diperkirakan akan muncul lagi varian-varian baru Covid-19.

Jokowi mengatakan, hal itu bisa menyebabkan pandemi akan lebih panjang dari yang diperkirakan.

Oleh karena itu, dia pun mengharapkan dukungan dan bantuan MUI mulai dari tingkat pusat hingga daerah untuk mengajak umat mematuhi protokol kesehatan.

Termasuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar tentang vaksin Covid-19.

"Bahwa vaksin yang digunakan oleh pemerintah adalah vaksin yang aman dan halal untuk melindungi diri kita, melindungi kerabat dan sesama," kata Jokowi.

Baca juga: Unggah Seruan Demo Copot Jokowi, Mahasiswa di Ambon Ditangkap Polisi dan Jadi Tersangka

Lebih lanjut Jokowi mengakui bahwa berbagai pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat di masa pandemi dipastikan menimbulkan banyak kesulitan.

Pertimbangan itu pula yang membuat pemerintah bergerak cepat membantu masyarakat dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial dan perlindungan sosial.

"Tujuannya untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com