Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Penyaluran Bansos Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk warga yang terdampak Covid-19.

Adapun hal itu tertuang dalam Instruksi Mendagri (Imendagri) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari APBD.

"Subtansi utama dalam Inmen ini adalah agar pemerintah daerah segera mencairkan anggaran bansosnya," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian dalam konferensi persnya, Senin (19/7/2021).

Baca juga: Setelah Ditegur Mendagri, Persentase Penyaluran Insentif Nakes di Daerah Meningkat

Ardian juga berharap kepala daerah bisa segera mencairkan dana bansos di tahun 2021 yang telah dialokasikan sebesar Rp 15,08 triliun.

Pencairan itu, tentunya harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan jangan sampai nanti ada masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial APBD.

"Kami harapkan bisa men-support terhadap kebijakan PPKM Darurat ini agar masyarakat tidak rentan terhadap risiko sosial khususnya masyarakat yang sangat tergantung pada upah harian," ujarnya.

Selain itu, ia pun meminta dinas sosial untuk bergerak melakukan pemetaan atau pendataan yang tidak hanya berdasarkan pada data kesejahteraan sosial.

Baca juga: Mendagri Ungkap 19 Provinsi Bermasalah dalam Penyerapan Anggaran Kesehatan

Tetapi juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan dan segera memberikan bantuan pada masyarkat yang memang membutuhkan bansos.

"Kira-kira itulah gambaran dari Inmendagri Nomor 21 Tahun 2021 ini. Kami sangat berharap adanya upaya-upaya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah," ungkapnya.

"Sehingga masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid bisa dibantu melalui APBD," ucap dia.