Ada Risiko Pelanggaran, Kemenpan RB Fokus Bangun Zona Integritas di Bandara dan Pelabuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) tengah memfokuskan pembangunan zona integritas (ZI) di sektor yang berperan dalam pemulihan ekonomi nasional tapi berisiko memiliki pelanggaran integritas.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi melalui pembangunan zona intergitas disamping penguatan akuntabilitas kinerja.

"Fokus kami adalah mempercepat pelaksanaan ZI pada dua kawasan dan satu sektor yang dinilai strategis karena memiliki peran dalam pemulihan ekonomi nasional serta memiliki risiko pelanggaran integritas yang cukup besar," ujar Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) bersama Wakil Presiden, dikutip Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Menteri PAN RB Minta Kementerian/Lembaga Percepat Reformasi Birokrasi

Kawasan yang dimaksud adalah bandar udara (bandara), pelabuhan, dan sektor aparat penegak hukum (APH).

Menurut Tjaho, sasaran yang ingin diwujudkan pada ZI kawasan antara lain mempercepat dwelling time, menurunkan potensi pungutan liar (pungli) dan penyelundupan, serta mencegah peredaran barang terlarang.

Sementara pada sektor APH, sasaran ZI adalah untuk menciptakan APH yang lebih berintegritas dan memberikan pelayanan publik yang prima.

"Dengan demikian maka upaya penegakkan hukum dapat terlaksana secara baik," kata Tjahjo.

Baca juga: Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tak Sekadar Penuhi Syarat Prosedural

Pada kesempatan yang sama, Tjahjo juga meminta kementerian/lembaga (K/L) yang belum melakukan reformasi birokrasi agar segera melaksanakannya.

"Beberapa K/L yang belum menyempurnakan penyederhanaan birokrasi diminta segera menyempurnakan untuk mempercepat selesainya tahap I visi misi Presiden dan Wakil Presiden tentang reformasi birokrasi," ujar dia.

Tjahjo mengatakan, hingga 30 Juni 2021, penyederhanaan struktur organisasi telah dilaksanakan terhadap 90 K/L.

Baca juga: Wapres Minta Kementerian/Lembaga dan Pemda Segera Lakukan Reformasi Birokrasi

Jumlah struktur unit organisasi yang telah disederhanakan ada sebanyak 43.411.

Sementara untuk penyederhanaan birokrasi di level daerah, kata dia, akan ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.