Menteri PAN RB Minta Kementerian/Lembaga Percepat Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 16/07/2021, 14:27 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/11/2019) Kompas.com/RINA AYU LARASATI Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Jakarta, Selasa (5/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo meminta kementerian/lembaga (K/L) yang belum melakukan reformasi birokrasi agar segera melaksanakannya.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) bersama Wakil Presiden, Kamis (16/7/2021).

"Beberapa kementerian/lembaga yang belum menyempurnakan penyederhanaan birokrasi diminta segera menyempurnakan untuk mempercepat selesainya tahap I visi misi Presiden dan Wakil Presiden tentang reformasi birokrasi," ujar Tjahjo, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Jumat (17/7/2021).

Baca juga: Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tak Sekadar Penuhi Syarat Prosedural

Tjahjo mengatakan, hingga 30 Juni 2021, penyederhanaan struktur organisasi telah dilaksanakan terhadap 90 kementerian/lembaga.

Jumlah struktur unit organisasi yang telah disederhanakan ada sebanyak 43.411.

Sementara untuk penyederhanaan birokrasi di level daerah, kata dia, akan ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebagai hasil dan tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi diharapkan organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan output dan keahlian," ujar Tjahjo.

Baca juga: Sesuai Reformasi Birokrasi, Kemendesa PDTT Berkomitmen Bentuk ASN Kompeten

Menurut dia, indikator kinerja instansi menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas unit kerja sebuah instansi.

Dengan demikian, maka organisasi pun akan menjadi lebih agile, flatter, dan kolaboratif.

Terlebih apabila didukung penerapan teknologi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Melalui jabatan fungsional, SDM akan bekerja dalam tim-tim sesuai sasaran dan pengelolaannya fleksibel dan dapat dipertukarkan, namun tetap akuntabel," kata dia.

Baca juga: Kemendagri: 115 Kabupaten/Kota Belum Laksanakan Reformasi Birokrasi

Dengan demikian, maka para pegawai aparatur sipil negara (ASN) pun tidak lagi bekerja berdasarkan kotak dan garis instruksi yang kaku.

Justru, ujar Tjaho, mereka akan bekerja berdasarkan indikator kerja organisasi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Nasional
Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Nasional
Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Nasional
Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Nasional
Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Didorong Gelar Kuliah Tatap Muka

Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Didorong Gelar Kuliah Tatap Muka

Nasional
Sepak Terjang Gatot Nurmantyo yang Getol Menyuarakan Isu Kebangkitan PKI...

Sepak Terjang Gatot Nurmantyo yang Getol Menyuarakan Isu Kebangkitan PKI...

Nasional
Satgas: 5 Provinsi Alami Penurunan Kasus Covid-19, tetapi Belum Setinggi Kenaikannya

Satgas: 5 Provinsi Alami Penurunan Kasus Covid-19, tetapi Belum Setinggi Kenaikannya

Nasional
ICW Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Prihatin atas Pemberantasan Korupsi

ICW Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Prihatin atas Pemberantasan Korupsi

Nasional
Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Nasional
Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

Nasional
Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.