Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Sebelum Wacanakan Perpanjangan PPKM Darurat

Kompas.com - 16/07/2021, 14:50 WIB
Sejumlah relawan tengah memasak untuk pasien isoman dan warga terdampak PPKM Darurat di tenda dapur umum yang didirikan di Mapolres Tegal Kota, Kamis (15/7/2021). Kompas.com/Tresno SetiadiSejumlah relawan tengah memasak untuk pasien isoman dan warga terdampak PPKM Darurat di tenda dapur umum yang didirikan di Mapolres Tegal Kota, Kamis (15/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi terlebih dahulu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sebelum mewacanakan perpanjangannya.

Pasalnya, dia menilai bahwa PPKM Darurat sangat berurusan dengan persoalan kesehatan dan ekonomi.

"Keduanya harus tidak boleh saling mengalahkan. Keduanya harus dipikirkan secara matang," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Politisi Partai Nasdem itu berpandangan, sejak PPKM Darurat diberlakukan pada 3 Juli 2021, terlihat peningkatan kasus Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Bahkan, pada Kamis (15/7/2021), penambahan kasus harian baru menembus angka 56.000 kasus Covid-19.

Ia pun menyayangkan kasus Covid-19 masih terus meningkat meski PPKM darurat dilaksanakan. Namun, di sisi lain, ia menyadari bahwa Indonesia dihadapkan pada persoalan ekonomi kerakyatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kasus Meningkat Saat PPKM Darurat, Anggota DPR Kritik WNA Masih Mudah Masuk RI

"Karena itu, jika memang harus diperpanjang, saya minta agar dua hal persoalan bangsa itu benar-benar menjadi konsentrasi pemerintah saat ini," ujarnya.

Atas nama keselamatan rakyat, secara khusus, Nurhadi mendorong pemerintah harus mengambil kebijakan nyata untuk menopang para pelaku usaha dan rakyat kecil yang akan semakin terdampak bila PPKM darurat diperpanjang.

Ia menyarankan agar pemerintah memberikan perlindungan sosial dan stimulus berupa keringanan pajak, tambahan modal usaha, relaksasi atau keringanan angsuran untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Selain itu, sekali lagi saya minta pemerintah juga konsisten terhadap kebijakan memperpanjang PPKM Darurat," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika kondisi Covid-19 belum terkendali, perpanjangan PPKM darurat mungkin dilakukan.

Baca juga: Belum Capai Target, Keberhasilan PPKM Darurat di Tangsel Baru 30 Persen

"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (Covid-19) belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan," kata Wiku, Selasa (13/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 29 November: Ada 3.272 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 November: Ada 7.960 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

UPDATE 29 November: Tambah 419, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.333

Nasional
PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

PA 212 Ubah Lokasi Reuni Akbar Menjadi di Masjid Az Zikra, Bogor

Nasional
Satgas: Peneliti Masih Pelajari Dampak Varian Omicron terhadap Efikasi Vaksin

Satgas: Peneliti Masih Pelajari Dampak Varian Omicron terhadap Efikasi Vaksin

Nasional
UPDATE 29 November 2021: Bertambah 176 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.112

UPDATE 29 November 2021: Bertambah 176 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.112

Nasional
Satgas: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Turun 98,57 Persen sejak Puncaknya

Satgas: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Turun 98,57 Persen sejak Puncaknya

Nasional
Pakar Nilai Tidak Adil jika UU PPP Direvisi untuk Muluskan UU Cipta Kerja

Pakar Nilai Tidak Adil jika UU PPP Direvisi untuk Muluskan UU Cipta Kerja

Nasional
Soal Bentrokan Kopassus Vs Brimob, Polri: Itu Hanya Permasalahan Kecil, Sudah Diselesaikan

Soal Bentrokan Kopassus Vs Brimob, Polri: Itu Hanya Permasalahan Kecil, Sudah Diselesaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.