Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PAN: Saya Tak Mau Dengar Lagi Ada Anggota DPR Tak Dapat ICU

Kompas.com - 14/07/2021, 10:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyiapkan fasilitas kesehatan agar mampu menghadapi skenario terburuk pandemi Covid-19.

Ketua Fraksi PAN itu mengaku tidak mau kejadian wafatnya anggota Komisi II DPR John Siffy Mirin yang terlambat ditangani karena sulit mendapatkan ruang intensive care unit (ICU) terulang.

"Kalau nanti terus naik tentu perlu persiapan yang cukup matang, saya tidak mau lagi misalnya mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapat tempat di ICU seperti yang dialami oleh anggota Fraksi PAN saudaraku John Siffy Mirin, anggota DPR dari Papua," kata Saleh dalam rapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (13/7/2021).

Menurut Saleh, John wafat akibat terlambat mendapat perawatan di ruang ICU. Ia menyebut, John berpulang 2 jam setelah akhirnya dapat dirawat di ICU Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).

Baca juga: Cerita Kadinkes soal Sulitnya Cari Ruang ICU untuk Bupati Bekasi: Memang Penuh Semua...

"Malam terakhir meninggal itu justru meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU sudah meninggal karena terlambat, sangat terlambat sekali," ujar Saleh.

Saleh mengatakan, kejadian itu pula yang membuat Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irine Rumaseuw melontarkan usul agar pemerintah membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat.

Ia mengatakan, usul itu disampaikan karena Irine emosi melihat sulitnya mencari ruang perawatan.

"Karena dia lihat sendiri, menyaksikan sendiri, betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan yang memadai di tengah serangan covid yang cukup dahsyat itu," kata Saleh.

Saleh juga bercerita, ada sanak saudaranya yang wafat setelah terpapar Covid-19 dan sulit mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Baca juga: Tidak Dapat ICU di Wilayahnya, Bupati Bekasi Dirawat di Tangerang

Oleh karena itu, Saleh meminta agar Budi menyiapkan fasilitas kesehatan untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi belum akan turun dalam waktu dekat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com