Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Pertahanan Keamanan, Kenapa Pertahanan Dulu Baru Keamanan?

Kompas.com - 14/07/2021, 08:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEBUAH pertanyaan yang sangat menggelitik tentang kenapa muncul terminologi “pertahanan keamanan”. Pertahanan disebut lebih dulu seolah lebih diutamakan ketimbang keamanan.

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan. Munculnya istilah “pertahanan keamanan” salah satunya adalah bermula dari istilah Menhankam/ Pangab (Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata) di era Orde Baru.

Di era Orde Baru Kementrian Pertahanan didominasi atau selalu atau pada umumnya dijabat rangkap oleh Panglima Angkatan Perang atau Panglima Angkatan Bersenjata. Sementara, di awal kemerdekaan dan pada beberapa waktu setelahnya, Kementrian Pertahanan pernah di jabat oleh personel non-militer atau pejabat sipil.

Figur militer yang menduduki Kementrian Pertahanan tidak bisa dielakkan dari siklus perjuangan bangsa dalam merebut dan terutama mempertahankan kemerdekaan.

Kita memang memerlukan sebuah pertahanan negara yang kuat sejak memerdekakan diri dari cengkeraman kolonial Belanda dan pendudukan Jepang.

Itu sebabnya, organisasi angkatan perang kita pada awalnya terstruktur seperti layaknya sebuah tata jejaring pemerintahan pusat yang mengalir ke daerah-daerah terpencil di pedesaan.

Itu sebabnya pula kita memang memerlukan jajaran aparat teritorial yang mapan untuk memudahkan mekanisme kendali dan komando di bidang pertahanan negara.

Kendali dan komando dalam kerangka mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan siapa saja yang mengancam baik dari dalam maupun dari luar.

Dalam perkembangannya kemudian, setelah negeri ini mapan dan berusaha tampil sebagai sebuah negara yang demokratis, munculah ide untuk membenahi institusi negara sebagaimana layaknya sebuah negara dengan paham demokrasi.

Seperti di awal kemerdekaan, jabatan Menteri Pertahanan pun mulai diberikan kepada pejabat sipil. Dengan pertimbangan mendalam, sesekali jabatan Menteri Pertahanan kembali diemban pejabat militer dan atau mantan militer. Ini kebijakan strategis yang biasa-biasa saja.

Persoalan menjadi sangat berbeda ketika sekali lagi dalam upaya tampil sebagai sebuah negara demokratis lembaga kepolisian harus dipisahkan dari sosok organisasi yang melekat pada aparat militer.

Kepolisian memang seharusnya bukanlah organisasi militer. Maka pada momen itulah muncul penafsiran yang agak membingungkan yaitu dipersepsikan bahwa masalah pertahanan adalah urusan TNI dan masalah keamanan menjadi domainnya kepolisian.

Lebih parah lagi adalah pendapat yang mengatakan bahwa TNI urusannya musuh dari luar dan Polri untuk urusan musuh di dalam negeri.

Keamanan nasional

Apabila keamanan diartikan sebagai keamanan dan ketertiban masyarakat tentu tidak jadi soal. Akan lain masalahnya jika keamanan dalam arti keamanan nasional. Patut dikaji lebih jauh apakah pengertian itu sudah tepat atau belum.

Keamanan nasional atau national security sama sekali tidak identik dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Nasional
Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Nasional
Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Nasional
 Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Nasional
Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nasional
Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Nasional
Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com