Disanksi Potong Gaji 10 Persen, Penyidik KPK: Tak Seberapa Dibanding Kerugian Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi ringan-sedang terhadap dua penyidik KPK Muhammad Praswad Nugraha dan Muhammad Nur Prayoga setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Praswad Nugraha diberi sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok sebesar 10 persen selama 6 bulan. Sedangkan Nur Prayoga dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis satu dengan masa hukuman selama tiga bulan.

Mereka dinyatakan bersalah melakukan perundungan dan pelecehan kepada salah satu saksi dalam perkara bansos Covid-19 bernama Agustri Yogasmara alias Yogas.

Baca juga: Dua Penyidik KPK Kasus Bansos Covid-19 Lakukan Pelanggaran Etik

Menanggapi hal itu, penyidik KPK Praswad Nugraha menilai, laporan pelanggaran kode etik tersebut merupakan bentuk serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi dan bukan hal baru bagi KPK.

"Sehingga laporan terhadap kami bukanlah hal baru dan merupakan risiko dari upaya kami membongkar kasus korupsi paket sembako Bansos dengan anggaran Rp 6,4 triliun, yang dilakukan secara keji di tengah bencana Covid-19," kata Praswad dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Praswad mengatakan, dalam pembacaan putusan disebutkan potongan kata-kata yang dirinya lontarkan terhadap pelapor yang lepas dari konteks kejadian secara keseluruhan.

Beberapa potongan yang dilepaskan dari konteks antara lain, suasana dan intonasi saat komunikasi dengan saksi yang serta latar belakang dialog yang terjadi 3-4 jam sebelumnya.

Selain itu, menurut Praswad, dirinya melakukan upaya peringatan kepada pelapor yang saat itu sebagai saksi untuk tidak melanggar pasal pemidanaan karena memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan barang bukti lainnya.

"Peringatan tersebut muncul sebagai upaya kami untuk menghentikan adanya ancaman yang dilakukan oleh Agustri Yogasmara terhadap saksi lainnya, serta teknik-teknik interogasi dalam penyidikan," ucap Praswad.

"Kami menegaskan, hukuman terhadap kami bukanlah sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan penderitaan dari para korban bansos, korban PHK, rekan-rekan disabilitas," tutur dia.

Praswad menuturkan, perkara korupsi bansos Covid-19 tersebut telah merampas hak-hak rakyat dengan cara melawan hukum dan tidak manusiawi yang dilakukan di tengah pandemi.

Ia pun berharap agar tidak ada lagi rekan-rekan lainnya, baik pegawai maupun para penyidik KPK yang menjadi korban atas upaya dan perjuangan membongkar perkara mega korupsi yang ada di Indonesia.

"Kami mohon Dewas KPK secara konsisten dapat menjadi lentera keadilan terhadap berbagai dugaan pelanggaran etik serta tindakan koruptif yang benar-benar merusak KPK dan merusak Indonesia," tutur Praswad.

Adapun putusan pelanggaran etik kedua penyidik KPK itu dinyatakan dalam sidang etik Dewan Pengawas KPK yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Harjono dan dua Anggota Majelis Albertina Ho dan Syamsuddin Haris.

Harjono menyebut kedua pelaku terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja.