Pimpinan Komisi II: Covid-19 Melonjak, Tak Elok Istana Bahas Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menilai, sikap pemerintah yang masih membahas rencana pembangunan ibu kota negara baru di tengah melonjaknya kasus Covid-19 tidak elok.

Menurut Luqman, rencana pemindahan ibu kota negara membutuhkan dana besar serta dapat mengacaukan konsentrasi pemerintah yang semestinya fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

"Menurut saya tidak elok Istana masih mencurahkan energinya untuk membahas rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Bukan hanya karena kebutuhan dananya yang sangat besar, urusan pemindahan IKN bisa mengacaukan konsentrasi pemerintah menangani lonjakan pandemi Covid-19," kata Luqman saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: KSP: Pembangunan Ibu Kota Baru Perlu Anggaran Rp 466 T, Tak Semua Ditanggung APBN

Luqman berpendapat, tidak dapat dicerna akal sehat apabila pihak Istana masih membahas pemindahan ibu kota negara padahal masyarakat sedang kesulitan mencari tempat rawat inap untuk pasien Covid-19 karena rumah sakit yang penuh.

Ia menyebut masih ada berbagai masalah terkait penanganan pandemi yang mesti diselesaikan, antara lain melambungnya harga oksigen, vitamin, dan suplemen imunitas tubuh.

"Saya memohon agar pemerintah pusat fokus 100 persen menangani pandemi Covid-19 ini. Agenda-agenda lain yang tidak menyangkut keselamatan nyawa rakyat, tunda dulu. Kesampingkan dulu. Simpan dulu," kata dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta pemerintah pusat untuk memfokuskan penanganan pandemi Covid-19 dengan mengesampingkan agenda-agenda lainnya.

Menurut Luqman, pemerintah pusat semestinya menjadi contoh bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penanganan pandemi Covid-19 secara total.

"Bagaimana totalitas pemerintah daerah bisa diharapkan dalam urusan menangani lonjakan pandemi Covid-19 ini, jika pemerintah pusat malah mempertontonkan kesibukan untuk pemindahan IKN, berkampanye meramaikan tempat-tempat wisata, membiarkan orang asing leluasa masuk tanpa pembatasan, dan lain-lain," ujar Luqman.

Sebelumnya, Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyebut, rencana pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya pemerataan ekonomi.

Pemerintah ingin wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa mampu mengejar ketertinggalan pembangunan.

Baca juga: Kritik KSP Bahas Ibu Kota Baru Saat Pandemi, Anggota DPR: Masyarakat Sedang Menderita

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” kata Juri melalui keterangan tertulis, Senin (29/6/2021).

Juri mengeklaim, saat ini pemerintah masih memprioritaskan penanganan pandemi.

Namun demikian, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang terkait pembangunan ibu kota negara baru harus tetap dijalankan.

"Agar saat pandemi mereda, kita sudah bisa langsung lepas landas. Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali,” tutur Juri.