Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

Kompas.com - 12/04/2021, 13:05 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

PENAJAM, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pihaknya berharap peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara dapat dilaksanakan pada bulan Ramadhan tahun ini.

Harapan itu ia sampaikan saat meninjau lokasi titik Istana Negara yang rencananya berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

"Kita berharap di bulan Ramadhan yang suci ini, kita bisa meletakkan batu pertama untuk ibu kota negara. Itu harapan kita," kata Suharso.

Ia melanjutkan, pihaknya berharap pada bulan Ramadhan tahun ini, semua persyaratan untuk pembangunan ibu kota negara dapat terpenuhi.

Lebih lanjut, Suharso mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mempercepat proses pembangunan ibu kota negara.

Baca juga: Bersikeras Pindah Ibu Kota Saat Pagebluk

"Kita punya kelompok kerja dengan semua kementerian. Kemarin ibu menteri KLHK ke sini, itu kelompok kerja yang semua diorkestrasi oleh Bappenas," ujarnya.

Dengan adanya kerja sama seluruh kementerian terkait, Suharso berharap tahun ini proses pembangunan akan berjalan lebih cepat.

"Kita berharap tahun ini. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik," tambah dia.

Kendati demikian, tambah Suharso, pembangunan ibu kota negara tetap akan menunggu proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara di DPR.

Ia menunggu Surat Presiden (Surpres) tentang ibu kota negara diturunkan ke DPR.

"Saya kira ketika itu diturunkan, pada saat yang bersamaan kita berharap itu dapat bisa dibahas dengan cepat," ucapnya.

Pantauan Kompas.com, lokasi calon ibu kota negara ini berada di lingkungan kawasan hutan tanaman industri milik PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Lokasinya dapat ditempuh lebih kurang dua hingga tiga jam dari pusat kota Balikpapan.

Baca juga: Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kaltim, Gubernur Isran Noor: Bapak Presiden Pasti Masuk Surga

Diberitakan, RUU Ibu Kota Negara masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkap alasan RUU Ibu Kota Negara masuk ke dalam prioritas.

Ia mengatakan, persetujuan terhadap pembahasan RUU Ibu Kota Negara itu tak lepas dari masalah pembiayaan yang terkumpul lewat lembaga investasi.

Namun, ia juga menyadari masuknya RUU Ibu Kota Negara dalam prioritas di tengah pandemi, tentu menimbulkan perdebatan di masyarakat lantaran dianggap tidak prioritas.

Hal ini karena publik menilai di masa pandemi, pemerintah dituntut untuk memfokuskan anggaran di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com