JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta pemerintah menghentikan rencana pembangunan ibu kota negara baru di tengah situasi pandemi Covid-19 yang kasusnya melonjak dalam beberapa waktu terakhir.
Mardani berpendapat, meneruskan pembangunan ibu kota baru bukanlah langkah yang bijak apalagi masyarakat tengah susah akibat pandemi yang tidak berkesudahan.
"Pertama ini bukan sikap bijak. Jangan keras hati dengan memaksa kehendak sementara rakyat sedang menderita karena pandemi," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/6/2021).
Baca juga: KSP: Pembangunan IKN Cara Revolusioner Jokowi untuk Pemerataan Ekonomi di Luar Jawa
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menuturkan, langkah pemerintah yang ingin meneruskan proyek ibu kota negara baru juga kontradiktif dengan sikap pemerintah dalam penanganan pandemi.
Sebab, pembangunan ibu kota baru membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Sementara, pemerintah pun menolak ide lockdown atau karantina wilayah dengan alasan biayanya terlalu mahal.
#TuandanPuan, belakangan ini, rencana pemerintah mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) jadi sorotan di berbagai publikasi.
Btw, kenapa juga Ibu Kota harus dipindahin jauh ke Kalimantan?#IKN #KSP pic.twitter.com/6X4RXloSUJ
— Kantor Staf Presiden (@KSPgoid) June 29, 2021
Ia juga meragukan pernyataan pemerintah bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan membebani keuangan negara.
"Kondisi keuangan negara tertekan cukup dalam. Alasan tidak membebani keuangan negara meragukan. Prinsip privat/swasta selalu mencari keuntungan," kata dia.
Baca juga: KSP: Pembangunan Ibu Kota Baru Perlu Anggaran Rp 466 T, Tak Semua Ditanggung APBN
Di samping itu, Mardani pun menilai yang dibutuhkan oleh Indonesia bukanlah ibu kota baru melainkan pertumbuhan kawasan ekonomi baru.