KSP: Pembangunan Ibu Kota Baru Perlu Anggaran Rp 466 T, Tak Semua Ditanggung APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.

Menurutnya, skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta," ujar Juri dikutip dari siaran pers KSP, Senin (28/6/2021).

"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun," lanjutnya.

Baca juga: KSP Sebut Pandemi dan Anggaran Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara

Juri mengakui bahwa persoalan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri dalam pemindahan IKN.

Tantangan kedua adalah kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang harus jadi prioritas pemerintah.

Meski begitu, kata Juri, perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan.

"Agar saat pandemi mereda, kita sudah bisa langsung lepas landas. Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali,” tuturnya.

Tantangan ketiga yakni terkait dukungan masyarakat.

Juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita pemindahan ibu kota negara.

“Jangan lupa, tahun 2045 atau memasuk 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu 24 tahun dari sekarang," tutur Juri.

Baca juga: Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim menjadi salah satu upaya agar wilayah di luar pulau Jawa bisa mengejar ketertinggalannya.

Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, adil, maju dan sejahtera.

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” tutur Juri.

Dia lantas mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020.