Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Ramai-ramai Selamatkan KPK

Kompas.com - 02/06/2021, 10:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melantik 1.271 pegawainya yang dinyatakan lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelantikan ini dilakukan di tengah polemik TWK dan kritik atas tak lolosnya 75 pegawai yang dinilai sebagai upaya pelemahan KPK.

Sebelumnya ratusan pegawai KPK yang lolos TWK mengirimkan surat terbuka kepada para pimpinan KPK, meminta pelantikan pegawai yang telah berstatus ASN ditunda.

Mereka juga meminta pimpinan KPK melantik semua pegawainya menjadi ASN sesuai undang-undang dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Desakan yang sama juga disampaikan para guru besar. Puluhan profesor dari berbagai perguruan tinggi mendesak Presiden menghentikan rencana pelantikan para pegawai KPK yang dinyatakan lolos TWK. Pasalnya, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut menyisakan banyak masalah.

Namun, desakan tinggal desakan. Seruan tinggal seruan. Firli dan pimpinan KPK yang lain tetap melenggang.

Pimpinan KPK di bawah kendali Firli Bahuri ini sepertinya menutup mata dan telinga dengan banyaknya protes terkait proses alih status pegawai KPK. Mereka tetap melantik para pegawai yang dinyatakan lolos TWK, mengabaikan protes dan kritik publik.

Dari seruan hingga pameran

Bukan sekali ini para guru besar turun gunung untuk mengingatkan Jokowi dan KPK terkait proses alih status yang dinilai bermasalah.

Sebelumnya, mereka juga telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi terkait polemik TWK di KPK. Para guru besar ini menyatakan, penyelenggaraan TWK melanggar hukum dan undang-undang.

Selain itu TWK juga menyisakan persoalan karena sejumlah pertanyaan yang disodorkan tak sesuai tupoksi, memasuki wilayah pribadi dan melanggar hak asasi.

Koalisi Guru Besar Antikorupsi ini juga mengkritik keputusan KPK yang memberhentikan 51 dari 75 pegawainya yang dinyatakan tak lolos TWK.

Menurut mereka keputusan itu akan berdampak pada penanganan perkara termasuk kasus bantuan sosial hingga suap di Direktorat Pajak. Sebagian besar pegawai yang dipecat adalah para penyelidik dan penyidik senior yang selama ini menjadi tulang punggung KPK.

Tak hanya guru besar dan agamawan, berbagai kelompok masyarakat sipil di Yogyakarta termasuk seniman juga turun gelanggang.

Mereka menggelar berbagai acara mulai dari diskusi, pentas musik hingga pameran foto dan poster guna menyelamatkan KPK.

Acara ini merupakan bagian dari protes terhadap keputusan pimpinan KPK yang tetap melantik para pegawainya yang dinyatakan lolos TWK.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com