Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Ramai-ramai Selamatkan KPK

Kompas.com - 02/06/2021, 10:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melantik 1.271 pegawainya yang dinyatakan lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelantikan ini dilakukan di tengah polemik TWK dan kritik atas tak lolosnya 75 pegawai yang dinilai sebagai upaya pelemahan KPK.

Sebelumnya ratusan pegawai KPK yang lolos TWK mengirimkan surat terbuka kepada para pimpinan KPK, meminta pelantikan pegawai yang telah berstatus ASN ditunda.

Mereka juga meminta pimpinan KPK melantik semua pegawainya menjadi ASN sesuai undang-undang dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Desakan yang sama juga disampaikan para guru besar. Puluhan profesor dari berbagai perguruan tinggi mendesak Presiden menghentikan rencana pelantikan para pegawai KPK yang dinyatakan lolos TWK. Pasalnya, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut menyisakan banyak masalah.

Namun, desakan tinggal desakan. Seruan tinggal seruan. Firli dan pimpinan KPK yang lain tetap melenggang.

Pimpinan KPK di bawah kendali Firli Bahuri ini sepertinya menutup mata dan telinga dengan banyaknya protes terkait proses alih status pegawai KPK. Mereka tetap melantik para pegawai yang dinyatakan lolos TWK, mengabaikan protes dan kritik publik.

Dari seruan hingga pameran

Bukan sekali ini para guru besar turun gunung untuk mengingatkan Jokowi dan KPK terkait proses alih status yang dinilai bermasalah.

Sebelumnya, mereka juga telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi terkait polemik TWK di KPK. Para guru besar ini menyatakan, penyelenggaraan TWK melanggar hukum dan undang-undang.

Selain itu TWK juga menyisakan persoalan karena sejumlah pertanyaan yang disodorkan tak sesuai tupoksi, memasuki wilayah pribadi dan melanggar hak asasi.

Koalisi Guru Besar Antikorupsi ini juga mengkritik keputusan KPK yang memberhentikan 51 dari 75 pegawainya yang dinyatakan tak lolos TWK.

Menurut mereka keputusan itu akan berdampak pada penanganan perkara termasuk kasus bantuan sosial hingga suap di Direktorat Pajak. Sebagian besar pegawai yang dipecat adalah para penyelidik dan penyidik senior yang selama ini menjadi tulang punggung KPK.

Tak hanya guru besar dan agamawan, berbagai kelompok masyarakat sipil di Yogyakarta termasuk seniman juga turun gelanggang.

Mereka menggelar berbagai acara mulai dari diskusi, pentas musik hingga pameran foto dan poster guna menyelamatkan KPK.

Acara ini merupakan bagian dari protes terhadap keputusan pimpinan KPK yang tetap melantik para pegawainya yang dinyatakan lolos TWK.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com