Presiden PKS Kritik Pendengung yang Usung Narasi Perpecahan Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengkritik munculnya narasi provokatif yang mengusik kerukunan masyarakat Indonesia.

Syaikhu menyebut, saat ini ada persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana keakraban yang menjadi ciri khas bangsa dirusak dan terusik, terutama lewat narasi para pendengung (buzzer) yang membelah publik.

"Akal sehat kita sebagai manusia rasional tak lagi bisa bernalar. Di tengah-tengah masyarakat yang masih terbelah, ada narasi yang seolah-olah ingin membenturkan sesama anak bangsa, narasi provokatif yang mencederai kerukunan hidup sesama anak bangsa," ujar Syaikhu saat menyampaikan pidato politik pada puncak HUT ke-19 PKS dan Halalbihalal Nasional, Minggu (30/5/2021).

Baca juga: Presiden PKS: Pancasila Disalahgunakan Jadi Instrumen Kekuasaan Pecah Belah Persatuan Bangsa

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini juga menyampaikan, belakangan ini terjadi propaganda. Misalnya, seorang muslim yang taat itu tidak bisa sekaligus menjadi warga negara yang taat.

Selanjutnya, menjadi seorang religius tidak bisa menjadi seorang nasionalis.

"Atas nama nasionalisme, mereka sematkan stigma radikalisme kepada sesama anak bangsa. Atas nama Pancasila, mereka sematkan tuduhan ekstremisme kepada sesama warga negara," tegas dia.

Syaikhu mengungkapkan, para pendiri bangsa sudah meletakkan konsensus dasar bernegara sebagai alat persatuan.

Baca juga: Presiden PKS Sebut Disingkirkannya 51 Pegawai KPK Sakiti Rakyat

Namun, para pendengung terus menyalahgunakan hal itu sebagai instrumen untuk memecah belah persatuan.

Padahal, lanjut dia, pendiri bangsa, Seokarno dan Mohammad Hatta telah meletakkan dasar-dasar konsensus bernegara, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa.

"Hari-hari ini, kita menyaksikan Pancasila tidak lagi menjadi konsensus pemersatu bangsa sebagaimana dicontohkan para pendiri bangsa. Pancasila telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk memecah belah persatuan bangsa," kata dia.

"Atas nama Pancasila, hegemoni kekuasaan merusak kehangatan percakapan warga negara, mengadu domba sehingga terjadi keterbelahan yang semakin menganga," imbuh Syaikhu.