Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS: Pancasila Disalahgunakan Jadi Instrumen Kekuasaan Pecah Belah Persatuan Bangsa

Kompas.com - 30/05/2021, 13:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Akhmad Syaikhu menyebut ideologi Pancasila telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan memecah persatuan bangsa.

"Pancasila telah disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk mmecah belah persatuan bangsa," ujar Syaikhu dalam acara Halal Bi Halal dan Puncak Acara HUT ke-19 PKS, Minggu (30/5/2021).

Selain itu, berbagai permasalahan yang terjadi saat ini juga memperlihatkan Pancasila menjadi hegemoni kekuasaan untuk mengadu domba masyarakat.

Baca juga: Politisi PKS Nilai Pegawai KPK Tak Perlu TWK, Cukup Pernyataan Setia Pancasila

Akibat penyalahgunaan Pancasila tersebut, masyarakat kini dalam kondisi terpecah belah.

"Atas nama pancasila hegomoni kekuasaan merusak kehangatan percakapan warga negara, mengadu domba sehingga terjadi keterbelahan yang semain menganga," tegas dia.

Menurut dia, masyarakat semakin tercerai-berai lantaran munculnya narasi yang terus membenturkan satu sama lain.

Baca juga: Presiden PKS: Atas Nama Wawasan Kebangsaan dan Cinta Indonesia Pejuang Antikorupsi Disingkirkan!

Hal itu juga diperparah dengan munculnya narasi provokatif yang membenturkan sesama putra-putri bangsa. Dampaknya adalah terusiknya kerukunan hidup masyarakat itu sendiri.

Syaikhu juga merasakan bahwa belakangan ini telah terjadi propaganda yang membikin masyarakat kian terusik.

Propaganda itu misalnya, menjadi seorang muslim yang taat itu tidak bisa sekaligus menjadi warga negara yang taat. Kemudian menjadi seorang yang religius tidak bisa menjadi seorang nasionalis.

Baca juga: Presiden PKS Sebut Disingkirkannya 51 Pegawai KPK Sakiti Rakyat

Propaganda itu tak jarang menghasilkan stigma terhadap seseorang dengan label radikal.

"Atas nama Pancasila mereka sematkan tuduhan ekstremisme kepada sesama warga negara, bukankah para pendiri bangsa kita, Soekarno-Hatta, telah meletakan dasar-dasar konsensus bernegara sebagai alat mempersatukan bangsa," tegas dia.

Sebaliknya, ia menilai saat ini Pancasila tidak lagi menjadi konsensus pemersatu bangsa.

"Hari ini kita menyaksikan Pancasila tidak lagi menjadi konsensus pemersatu bangsa sebagaimana telah dicontohkan para pendiri bangsa kita," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com