Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Sulit Berkoalisi dengan PDI-P, Demokrat: Belanda Masih Jauh

Kompas.com - 29/05/2021, 15:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Pemilihan Umum 2024 masih lama, tiga tahun lagi.

Dengan demikian, elite-elite partai politik mestinya tidak semestinya membahas kemungkinan koalisi sejak dini.

Hal ini disampaikan Herzaky merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut PDI-P sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Pertama, 'Belanda masih jauh'. Pemilu masih tiga tahun lagi. Dalam tiga tahun lagi itu, segala sesuatu bisa terjadi, apalagi di tengah situasi negara yang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).

"Dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis, kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis," kata Herzaky melanjutkan.

Baca juga: PDI-P Akui Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat

Herzaky menuturkan, saat ini partainya masih fokus membantu masyarakat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19. 

Fokus ini sebagaimana instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Herzaky pun mengimbau seluruh partai koalisi pendukung pemerintah untuk mendukung penuh kebijakan Preisden Joko Widodo, khususnya program-program dalam masa pandemi.

"Jangan ada yang menghambat program pemerintah sebagaimana telah didukung juga oleh seluruh Partai, termasuk Demokrat, dalam upaya melawan pandemi sekaligus mengatasi kesulitan ekonomi saat ini," ujar dia.

Baca juga: Peluang Koalisi PDI-P-Gerindra pada 2024 Makin Kuat, Opsi Jokowi-Prabowo atau Prabowo-Puan?

Herzaky mengatakan, disayangkan apabila perilaku yang menghambat kebijakan dan program pemerintah justru dilakukan oleh partai pendukung pemerintah.

Ia juga mengingatkan, urusan Pemilihan Presiden 2024 adalah urusan rakyat di mana rakyat sendiri yang akan menentukan pilihannya.

Diberitakan sebelumnya, Hasto mengakui partainya sulit untuk berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dua partai yang kini berada di luar pemerintah.

Alasannya, PDI-P memiliki basis ideologi yang berbeda dengan PKS.

Baca juga: Presiden PKS Sebut Anies Berpeluang Menang pada Pilpres 2024

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com