Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/05/2021, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai ada dua opsi pasangan calon yang dapat muncul apabila PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berkoalisi pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Opsi pertama adalah Presiden Joko Widodo kembali maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dengan syarat batas masa jabatan presiden diubah melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

"Kalau terjadi amendemen Undang-Undang Dasar 1945, maka Pak Jokowi maju lagi berpasangan dengan Pak Prabowo, jadi Pak Jokowi-Prabowo menuju 2024 yang akan datang," kata Qodari saat dihubungi, Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: Ganjar Buka Suara soal Batalnya Pertemuan dengan Zulkifli Hasan di Jateng

Qodari menuturkan, jika terwujud, pasangan Jokowi-Prabowo diprediksi akan melawan kotak kosong karena partai politik yang kini bukan pendukung Jokowi tidak bisa memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

Opsi kedua, lanjut Qodari, Prabowo berpasangan dengan tokoh dari PDI-P yang akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut Qodari, salah satu tokoh yang paling mungkin untuk dijagokan oleh PDI-P adalah Ketua DPR Puan Maharani.

Baca juga: Bantah Ada Konflik, Ganjar Blak-blakan soal Peran Puan di PilkadaBaca juga: Pengamat: Memang Apa Salahnya kalau Ganjar Ingin Jadi Capres? Jateng 2013: Saya Tak Pernah Lupa

Qodari menilai, peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai presiden tertutup imbas konflik dengan pengurus PDI-P.

"Opsi yang paling memungkinkan adalah Puan Maharani, tetapi belum tahu karena perjalanan politik, pendaftaran calon masih Juni 2023, jadi dilihat dinamika dua tahun ke depan," kata Qodari.

Qodari sendiri berpendapat, koalisi PDI-P dan Gerindra sangat mungkin terwujud bila berkaca dari kesamaan ideologi kedua partai serta hubungan baik Prabowo dengan Megawati maupun Jokowi.

"Menurut saya, hampir pasti PDI-P ini berkoalisi dengan Gerindra, bahkan istilahnya PDI-P dan Gerindra ini sudah kawin gantung begitu, tinggal menunggu peresmian saja di tahun 2024 yang akan datang," kata Qodari.

Diberitakan sebelumnya, PDI-P dan Gerindra telah sama-sama membuka peluang untuk berkoalisi dan mengusung Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, peluang itu terbuka karena hubungan baik antara kedua partai.

"Hubungan kita yang baik dengan PDI-P, saudara-saudara semua tahu. Sejak beliau belum ditetapkan Menhan sampai sekarang, baik, tidak ada masalah,” kata Muzani, Kamis (27/5/2021), dikutip dari Kompas.tv.

 

“Itu jadi kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDI Perjuangan,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pun memberi lampu hijau atas kemungkinan koalisi PDI-P dan Gerindra.

"Kami membuka diri, pernyataan dari Mas Muzani mungkin karena melihat bagaimana kedekatan hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto dalam sebuah diskusi yang digelar PARA Syndicate, Jumat (28/5/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasional
Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

Nasional
Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.