Kompas.com - 29/05/2021, 15:05 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengkritik kinerja Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setelah munculnya dugaan kebocoran data milik BPJS Kesehatan.

Effendi pun menilai BSSN gagal melaksanakan tugasnya menjaga keamanan siber karena ada ratusan juta praktik peretasan yang terjadi di Indonesia, termasuk peretasan yang diduga dilakukan terhadp data BPJS Kesehatan.

"Tugas BSSN itu menjaga keamanan siber, jadi bukan kamu yang kasih kuliah ke rakyat Indonesia, beritahukan apa tugasnya, tugas Anda itu gagal," kata Effendi dalam diskusi yang disiarkan akun YouTube MNC Trijaya, Sabtu (29/5/2021).

"Ratusan juta itu hacker itu ke Republik Indonesia, rautsan juta, ini hanya salah satunya ini," ujar dia.

Baca juga: BPJS Kesehatan Laporkan Kasus Kebocoran Data ke Bareskrim Polri

Effendi juga mempertanyakan langkah BSSN setelah munculnya isu kebocoran data yang masih berkoordinasi ke sana-sini.

Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat, BSSN seharusnya mengambil inisiatif untuk mengatasi hal tesebut sebagai bagian dari tugasnya menjaga kemanan siber.

"Minta tidak diminta, kalian harus masuk, mem-protect melindungi itu. Eggak ada begitu 'kita menunggu, ini urusan bareskrim urusan apa,' kasih saja ke pos polisi sekalian," ujar Effendi.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, sampel data 279 juta penduduk Indonesia yang bocor diduga merupakan data BPJS Kesehatan.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi dalam laman resmi Kemenkominfo, Jumat (21/5/2021).

Baca juga: Dewan Pengawas Nilai Kebocoran Data BPJS Kesehatan Berisiko terhadap Keamanan hingga Reputasi JKN

Dedy menyebutkan, ada kesamaan strukur seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga/data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan dalam data yang bocor.

Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya masih melakukan investigasi untuk memastikan data yang bocor benar berasal dari BPJS Kesehatan atau tidak.

"Sebetulnya itu (data) yang ia tawarkan benar punya BPJS atau bukan, itu belum tahu. Tapi bahwa itu mirip, iya, tapi datanya apa data BPJS? Belum tahu. Nah, itu sedang dilakukan satu investigasi," kata Ali, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Dirut Sebut Data yang Bocor Belum Tentu Berasal dari BPJS Kesehatan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Hukum Tindak Pidana Khusus: Ruang Lingkup dan Latar Belakangnya

Nasional
Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Nasional
Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.