JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Pemilihan Umum 2024 masih lama, tiga tahun lagi.
Dengan demikian, elite-elite partai politik mestinya tidak semestinya membahas kemungkinan koalisi sejak dini.
Hal ini disampaikan Herzaky merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut PDI-P sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Pertama, 'Belanda masih jauh'. Pemilu masih tiga tahun lagi. Dalam tiga tahun lagi itu, segala sesuatu bisa terjadi, apalagi di tengah situasi negara yang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).
"Dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis, kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis," kata Herzaky melanjutkan.
Baca juga: PDI-P Akui Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat
Herzaky menuturkan, saat ini partainya masih fokus membantu masyarakat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19.
Fokus ini sebagaimana instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Herzaky pun mengimbau seluruh partai koalisi pendukung pemerintah untuk mendukung penuh kebijakan Preisden Joko Widodo, khususnya program-program dalam masa pandemi.
"Jangan ada yang menghambat program pemerintah sebagaimana telah didukung juga oleh seluruh Partai, termasuk Demokrat, dalam upaya melawan pandemi sekaligus mengatasi kesulitan ekonomi saat ini," ujar dia.
Baca juga: Peluang Koalisi PDI-P-Gerindra pada 2024 Makin Kuat, Opsi Jokowi-Prabowo atau Prabowo-Puan?
Herzaky mengatakan, disayangkan apabila perilaku yang menghambat kebijakan dan program pemerintah justru dilakukan oleh partai pendukung pemerintah.
Ia juga mengingatkan, urusan Pemilihan Presiden 2024 adalah urusan rakyat di mana rakyat sendiri yang akan menentukan pilihannya.
Diberitakan sebelumnya, Hasto mengakui partainya sulit untuk berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dua partai yang kini berada di luar pemerintah.
Alasannya, PDI-P memiliki basis ideologi yang berbeda dengan PKS.
Baca juga: Presiden PKS Sebut Anies Berpeluang Menang pada Pilpres 2024