Saat Menlu Retno Serukan Penghentian Kekerasan Palestina di Sidang Majelis Umum PBB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyerukan penghentian kekerasan di Palestina saat menghadiri sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (20/5/2021) kemarin.

Ketegangan antara Palestina dan Israel di Yerusalem sudah berulang kali terjadi dengan pola yang sama.

Kali ini, ketegangan kembali meningkat pasca-terjadinya kerusuhan pada Jumat (7/5/2021) malam, di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem, Palestina.

Saat itu, polisi Israel yang dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara membubarkan paksa jemaah tarawih dan menembakkan peluru berlapis karet.

Baca juga: Israel Umumkan Gencatan Senjata, Menlu Retno Tekankan soal Mengakhiri Penjajahan di Palestina

Kemudian, pada Senin (10/5/2021), faksi Hamas di Jalur Gaza menembakkan roket ke arah Tel Aviv dan sejumlah wilayah Israel lainnya, sebagai respons atas tindakan Israel di Yerusalem.

Upaya saling serang antara kedua negara pun berlanjut hingga memakan banyak korban jiwa dan kerusakan besar.

Sejumlah negara, termasuk Indonesia, pun mengutuk Israel atas peristiwa yang terjadi di Palestina.

Kemerdekaan Palestina

Dalam Debat Umum Sidang Pleno ke-67, Sidang Majelis Umum PBB, Kamis (20/5/2021), Menlu Retno mendesak penghentian kekerasan yang terjadi di wilayah Palestina.

Retno juga menekankan, kemerdekaan warga Palestina di hadapan Majelis Umum PBB.

Baca juga: Menlu Retno: PBB Punya Tanggung Jawab Moral dan Politik Pastikan Negosiasi Perdamaian di Palestina

“Saya hadir di sini untuk menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata, untuk menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak. Keamanan dan kesejahteraan manusia selalu menjadi prioritas utama kita,” ujar Retno, Kamis (20/5/2021).

Retno mendorong PBB segera menghentikan kekerasan dan menuntut adanya gencatan senjata serta memastikan agar konflik di Palestina tidak kembali terulang di masa depan.

Selain itu, Retno berpandangan, Majelis Umum PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan perdamaian di wilayah Palestina.

Retno mendesak semua negara menghentikan bentuk penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

“Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera,” kata Retno dalam telekonferensi, Jumat.

Gencatan senjata

Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata untuk mengakhiri kekerasan terbaru di kawasan tersebut.