UU ITE Direncanakan Direvisi dengan Menambah 1 Pasal, Ini Penjelasan Kemenko Polhukam...

Kompas.com - 22/05/2021, 06:46 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kajian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Sugeng Purnomo menjelaskan terkait tambahan satu pasal baru dalam rencana revisi terbatas UU tersebut.

Sugeng mengatakan pasal tersebut dirumuskan dari ketentuan tindak pidana yang diatur di luar UU ITE.

Ketentuan tersebut yakni terkait pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran yang diatur dalam pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946.

Baca juga: Tak Dicabut, Ini Deretan Pasal Karet Isi UU ITE

Sedangkan selama ini, kata Sugeng, UU ITE hanya mengatur ketentuan tindak pidana pemberitaan bohong terkait konsumen transaksi elektronik sebagaimana termuat dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE.

"Tapi kalau pemberitaan bohong lainnya yang menimbulkan keonaran, itu diatur dalam pasal 14 pasal 15 Undang-undang 1 tahun 1946. Itu kita coba konstruksikan ke dalam Pasal 45 C. Ini pasal baru," kata Deputi III Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan itu sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, pada Jumat (21/5/2021).

Sebelumnya, Menklo Polhukam Mahfud MD mengumumkan kesimpulan dari tim kajian Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bentukan pemerintah saat konferensi pers pada Kamis (29/4/2021).

Mahfud menjelaskan sejumlah poin dalam kesimpulan yang telah dibuat oleh Tim Kajian UU ITE.

Satu di antara poin kesimpulan tersebut adalah penambahan pasal 45 C.

Baca juga: Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Terkait dengan pasal 45 C, Mahfud tidak menjelaskan lebih jauh.

Namun dalam salinan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, pasal 45, 45 A, dan 45 B Undang-Undang tersebut terkait dengan besaran ancaman hukuman kurungan penjara dan denda terhadap para pelanggar.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemenko Polhukam Jelaskan Soal Tambahan Satu Pasal Baru Dalam Rencana Revisi UU ITE

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Menkes: Jakarta, Medan Perang Pertama Hadapi Omicron

Nasional
Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Menkes Budi: Antivirus Covid-19 dari Pfizer Datang Februari 2022

Nasional
Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Luhut Minta Waspadai Varian Omicron, Peningkatan Kasus di Jakarta Bisa Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

UPDATE 16 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,51 Persen

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 8.605 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

UPDATE 16 Januari: 710 Pasien Covid-19 Selesai Isolasi

Nasional
Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Luhut Tegaskan Belum Ada Kasus Kematian Covid-19 Akibat Varian Omicron

Nasional
UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

UPDATE 16 Januari: 166.505 Orang Diperiksa Covid-19, Positivity Rate 2,87 Persen

Nasional
Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Wapres Minta Pelaku Kejahatan Seksual Dihukum Seberat-beratnya

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

UPDATE 16 Januari: Bertambah 3, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.170 Jiwa

Nasional
Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Ingatkan Peningkatan Kasus Covid-19, Luhut Sebut Transmisi Lokal Lebih Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Bertambah 855, Kini Ada 4.271.649 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

Nasional
Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.