Jokowi: Jika Isu Distribusi Vaksin Tak Segera Ditangani, Makin Lama Pandemi Selesai

Kompas.com - 22/05/2021, 07:12 WIB
Presiden Joko Widodo dalam Sidang Terbuka Dies Natalis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ke-57 (20/5/2021). DOK. UNJPresiden Joko Widodo dalam Sidang Terbuka Dies Natalis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ke-57 (20/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, apabila dunia tidak memprioritaskan isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin, dirinya khawatir pandemi Covid-19 akan lebih lama selesai.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang positif pun menurutnya sangat bergantung kepada penanganan pandemi Covid-19.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi. Tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai institusi keuangan dunia akan sangat bergantung bagaimana cara kita bersama dalam menangani pandemi ini," ujar Jokowi dalam sambutan untuk Global Health Summit 2021 yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (21/5/2021) malam.

Baca juga: Bahas Kesenjangan Vaksin Covid-19 di Dunia, Jokowi: Negara Berkembang Hanya Dapat 17 Persen

Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa negara-negara G20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara.

Kepala negara menegaskan, dalam kaitan inilah Indonesia mendukung adanya usulan TRIPS Waiver bagi pencegahan dan pengobatan Covid-19, termasuk untuk vaksin.

"Dalam kaitan inilah Indonesia mendukung adanya usulan Trips Waiver bagi pencegahan dan pengobatan Covid-19, termasuk untuk vaksin. Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara post sponsor proposal TRIPS Waiver tersebut," ungkap Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Indonesia berharap agar negara-negara anggota G20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.

Baca juga: Stafsus Jokowi: Sentra Vaksinasi Tak Boleh Tolak Penyandang Disabilitas

Sementara itu, Jokowi juga sempat menyinggung kesenjangan distribusi vaksin Covid-19 di dunia. Kata dia, 83 persen vaksin Covid-19 di dunia telah diterima negara-negara kaya. Artinya, negara berkembang hanya menerima sisanya yaitu 17 persen.

Padahal, 17 persen vaksin yang diterima negara berkembang itu diperuntukkan bagi 47 persen populasi dunia.

"Kesenjangan itu sangat nyata terlihat. Negara-negara berkembang hanya menerima 17 persen (dari jumlah total vaksin Covid-19 secara global)," ujar Jokowi.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X