Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Meningkat, Jadi Modal Pemerintah Hadapi Tantangan

Kompas.com - 04/05/2021, 10:25 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami peningkatan berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, April 2021.

Angka kepuasan publik pada April mencapai 69,1 persen atau meningkat dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Januari 2021 yaitu 66,3 persen, dan Agustus 2020 mencapai 65,9 persen.

Dikutip Kompas.id, tingginya apresiasi publik tersebut diharapkan mampu menjadi modal pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama yang diakibatkan pandemi Covid-19.

Pemerintah akan lebih solid bekerja

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, meningkatnya kepuasan publik menandakan perubahan kerja pemerintah ke arah yang semakin jelas, konsisten, dan lebih positif.

Perubahan itu di antaranya dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, serta kebijakan pemerintah di bidang politik dan hukum.

Mahfud menilai di bidang politik, publik melihat kebijakan pemerintah tepat dalam mengatasi konflik di Partai Demokrat.

Kebijakan pemerintah, kata dia, mematahkan kecurigaan sebagian orang yang menganggap pemerintah akan memenangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam konflik tersebut.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf 69,1 Persen

"Betapa pun mungkin Moeldoko teman Presiden, teman saya, tetapi urusan hukum ini tak bisa main-main," kata Mahfud saat diwawancara Kompas, Jumat (30/4/2021) seperti dikutip Kompas.id.

Mahfud menegaskan, pihaknya tak akan surut dalam bekerja meski mayoritas publik sudah menyatakan puas dan yakin dengan kinerja pemerintah.

Pemerintah, janji dia, akan lebih solid, tetap bekerja keras, dan konsisten untuk menanggapi hasil survei Litbang Kompas.

Publik optimis

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menuturkan, tingginya kepuasan publik adalah wujud dari rasa optimistis publik.

Sebab, menurutnya apabila masyarakat apatis kepada pemerintah, maka angka kepuasan publik tak akan bergeser, terlebih meningkat.

Philips menilai, peningkatan dalam kepuasan publik ini dapat dipengaruhi oleh penanganan pandemi dari pemerintah yang dinilai baik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com