Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posyandu Diminta Berbenah dan Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Kompas.com - 29/04/2021, 16:52 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengatakan, pos pelayanan terpadu (posyandu) harus berbenah dan beradptasi dengan perubahan zaman.

Pasalnya, kata dia, keberadaan posyandu masih sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

"Seiring perkembangan zaman, maka posyandu harus berbenah diri dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi agar tidak lekang oleh zaman," ujar Agus, dikutip dari siaran pers, Kamis (28/4/2021).

Baca juga: Debat Pilkada Pematangsiantar, Paslon Tunggal Bicara Revitalisasi Posyandu hingga Rumah Adat

Menurut Agus, kapasitas para kader posyandu juga perlu ditingkatkan.

Termasuk pemenuhan sarana dan prasarana posyandu dan mutu layanan perlu ditingkatkan dan dimodernisasi.

Agar dapat merealisasikannya, Agus menilai bahwa peran dan dukungan pemerintah daerah terhadap posyandu sangat penting.

"Utamanya untuk memfasilitasi dan membina pelaksanaan berbagai kegiatan kesehatan di posyandu," kata dia.

Ia pun berharap para kepala desa dan lurah dapat memperhatikan hal tersebut dan selalu melibatkan posyandu dalam setiap perencanaan pembangunan di wilayahnya.

Sebab, kata dia, pelibatan posyandu sangat penting untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dan kelurahan.

Baca juga: Pandemi, Para Ibu Pun Takut Memeriksakan Anaknya ke Posyandu

"Semua pihak perlu mendukung operasionalisasi posyandu yang berperan sebagai tempat integrasi keswadayaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat," kata dia.

Agus memastiakn bahwa posyandu masih sangat penting dilakukan terutama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, status gizi masyarakat, imunisasi, keluarga berencana, serta pencegahan dan penanggulangan diare.

Posyandu sendiri merupakan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dan telah dicanangkan sejak tahun 1984.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com