Kasus Suap Proyek Indramayu, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke DPRD Jabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jawa Barat dalam kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019 pada Selasa (27/4/2021).

Keempatnya, yakni anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 bernama Yod Mintaraga, Eryani Sulam, Dadang Kurniawan dan Lina Ruslinawati.

Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ade Barkah Surahman anggota DPRD Jabar Periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Baca juga: Konstruksi Perkara Dugaan Suap yang Menjerat Anggota dan Eks Anggota DPRD Jabar

"Para saksi didalami pengetahuannya antara lain masih terkait dengan proses pengajuan atau usulan proposal program kegiatan atau proyek untuk bantuan provinsi dari jatah aspirasi anggota DPRD," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (28/4/2021).

Selain itu, Ali menyebut, KPK juga mendalami dugaan aliran sejumlah uang ke berbagai pihak di DPRD Provinsi Jabar.

Dalam kasus ini, Ade Barkah Surahman ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan bersama anggota DPRD Jabar 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani pada Kamis (15/4/2021).

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi untuk kepentingan penyidikan kasus ini.

Perkara ini, adalah satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap tangan KPK.

Pada 15 Oktober 2019 KPK menggelar kegiatan tangkap tangan di Indramayu. Hasilnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dan menyita uang yang terkait dengan perkara sebesar Rp 685 juta.

Baca juga: KPK Panggil Empat Anggota DPRD Jabar Terkait Kasus Suap di Indramayu

Empat tersangka yang ditetapkan setelah kegiatan tangkap tangan itu adalah Bupati Indramayu 2014-2019 Supendi dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah.

Selain itu, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono dan dari pihak swasta bernama Carsa ES.

Saat ini empat orang tersebut telah di vonis Majelis Hakim Tipikor dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.