Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I: Selama 10 Tahun Terakhir, Konflik di Papua Bukan Semakin Membaik

Kompas.com - 26/04/2021, 22:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mempertanyakan kehadiran negara di Papua, menyusul maraknya konflik yang terus memakan korban.

Sukamta menyebut, konflik di Papua telah menimbulkan ratusan korban jiwa serta menyebabkan kerugian materil hingga triliunan Rupiah.

"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

Sukamta menilai otonomi khusus di Papua belum membuahkan hasil karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal puluhan triliun anggaran sudah disalurkan.

“Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," ujar dia.

Baca juga: Pengakuan Anggota KKB yang Menyerahkan Diri: Dikucilkan dan Tak Dapat Kehidupan yang Layak

Anggota Komisi I DPR itu pun menyampaikan dua rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Pertama, kata Sukamta, pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini," ujar dia.

Kedua, ia mendorong agar pemerintah menggunakan pendekatan komprehensif dan tepat sasaran karena pendekatan pemerintah dalam konflik Papua selama ini dinilai belum menyentuh akar masalah Papua.

"Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," kata Sukamta.

Sukamta menilai, pendekatan pemerintah yang paling menonjol selama ini adalah pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang ia nilai tidak tepat sasaran dan tak berdampak signifikan.

Baca juga: Menyerahkan Diri ke Polisi, 5 Anggota KKB Cium Bendera Merah Putih

Ia menekankan, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan melibatkan warga Papua juga tidak kalah penting.

"Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” kata dia.

Seperti diketahui, konflik di Papua diwarnai oleh aksi kekerasan KKB dengan korban masyarakat sipil maupun personel TNI dan Polri.

Terbaru, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Brigjen (TNI) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB pada Minggu (25/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com