Anggota Komisi I: Selama 10 Tahun Terakhir, Konflik di Papua Bukan Semakin Membaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mempertanyakan kehadiran negara di Papua, menyusul maraknya konflik yang terus memakan korban.

Sukamta menyebut, konflik di Papua telah menimbulkan ratusan korban jiwa serta menyebabkan kerugian materil hingga triliunan Rupiah.

"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

Sukamta menilai otonomi khusus di Papua belum membuahkan hasil karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal puluhan triliun anggaran sudah disalurkan.

“Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," ujar dia.

Anggota Komisi I DPR itu pun menyampaikan dua rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Pertama, kata Sukamta, pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini," ujar dia.

Kedua, ia mendorong agar pemerintah menggunakan pendekatan komprehensif dan tepat sasaran karena pendekatan pemerintah dalam konflik Papua selama ini dinilai belum menyentuh akar masalah Papua.

"Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," kata Sukamta.

Sukamta menilai, pendekatan pemerintah yang paling menonjol selama ini adalah pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang ia nilai tidak tepat sasaran dan tak berdampak signifikan.

Ia menekankan, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan melibatkan warga Papua juga tidak kalah penting.

"Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” kata dia.

Seperti diketahui, konflik di Papua diwarnai oleh aksi kekerasan KKB dengan korban masyarakat sipil maupun personel TNI dan Polri.

Terbaru, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Brigjen (TNI) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB pada Minggu (25/4/2021).