Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Kompas.com - 15/04/2021, 10:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, banyak pekerja yang terkena PHK karena pabrik berhenti produksi akibat krisis yang ditimbulkan pandemi.

Untuk mengatasi hal itu, Jokowi meminta kepala daerah memperbanyak program-program padat karya.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

"Perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu malam.

Jokowi mengatakan, program padat karya dapat direalisasikan dalam berbagai pembangunan. Misalnya, perbaikan jalan, pembangunan irigasi, hingga pembangunan sekolah.

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Menurut Jokowi, padat karya akan menggerakan ekonomi daerah dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak pandemi.

"APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah," tuturnya.

Di saat bersamaan, Jokowi meminta agar bantuan sosial (bansos) segera direalisasikan. Ia menyebut, bansos sangat dinantikan rakyat, apalagi selama masa pandemi.

Jokowi ingin penyaluran bansos dilakukan secara merata hingga ke daerah-daerah.

Baca juga: Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

"Dari pusat ada bantuan sosial, dari daerah yang kira-kira titik-tirik yang belum tersentuh bantuan sosial dari pusat, berikan oleh daerah," ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan adanya bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik dalam permodalan, produksi, maupun pemasaran.

"Karena ini akan menggerakan ekonomi daerah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com