Kompas.com - 15/04/2021, 10:15 WIB
Ilustrasi korupsi KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com – Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi selama 2020 mencapai Rp 56,7 triliun dan kerugian atas kasus suap sebesar Rp 322 miliar.

Sementara, pidana pengganti yang dijatuhkan kepada para terpidana korupsi hanya sebesar Rp 19,6 triliun, dengan total nilai denda sebesar Rp 156 miliar.

Ada gap antara kerugian negara dengan uang yang kembali atas penindakan kasus korupsi di Indonesia.

Baca juga: ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun

Selain itu, penggunaan hukuman badan atau kurungan penjara pada para koruptor juga terbilang rendah.

Dari 1.298 terdakwa kasus korupsi di tahun 2020, ICW mencatat rata-rata vonis yang diberikan majelis hakim hanya 3 tahun dan 1 bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berkaca pada temuan tersebut, urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana yang hanya menjadi wacana sejak 2012 perlu digaungkan kembali.

RUU ini dinilai dapat menjadi jalan baru untuk mendukung upaya pencegahan dan penguatan pemberantasan korupsi.

Menindak semua kejahatan ekonomi

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, RUU Perampasan Aset bisa digunakan untuk menindak semua kejahatan ekonomi, bukan hanya kejahatan korupsi.

Kejahatan ekonomi, selain kasus korupsi, yakni terkait narkoba, penipuan, kejahatan perbankan, kejahatan dalam pasar modal, hingga penebangan hutan ilegal.

Baca juga: Kepala PPATK: RUU Perampasan Aset Bisa Tindak Semua Jenis Kejahatan Ekonomi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X