Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 15/04/2021, 10:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah membuat skala prioritas yang jelas mengenai alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia kembali mengingatkan para gubernur, bupati, hingga wali kota untuk tak mengecer-ecer anggaran.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

"Jangan sampai sekali lagi yang namanya anggaran diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit, sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan, tapi tidak ada baunya sama sekali, tidak dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat. Hati-hati," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu malam.

Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi mengatakan, terdapat provinsi yang merancang kegiatan dengan nilai mata anggaran yang sangat kecil mencapai Rp 40.000.

Padahal, semakin sedikit kegiatan, manajemen akan semakin mudah, begitupun dengan kontrol dan pengecekannya.

Oleh karenanya, Jokowi berpesan supaya kepala daerah membuat dua hingga tiga kegiatan besar saja. Dengan demikian, anggaran bisa lebih dikonsentrasikan.

"Sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Jokowi mencontohkan, jika di suatu daerah masih banyak jalanan yang rusak, kepala daerah dapat memfokuskan anggaran untuk perbaikan jalan hingga ke desa-desa.

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Setelah satu atau dua tahun, fokus anggaran dapat dialihkan misalnya untuk pembangunan pasar di seluruh kabupaten. Selain itu, anggaran juga bisa dikonsentrasikan untuk pembangunan sekolah-sekolah di daerah.

Dengan demikian, terlihat skala prioritas anggaran. Rakyat pun dapat ikut merasakan manfaatnya.

"Kalau bapak ibu tidak bisa mengonsolidasikan ini, manajemennya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian anggaran diecer-ecer di dinas-dinas, di unit-unit yang ada, karena masalahnya pasti selalu ada," ujar Jokowi.

"Karena enggak dirasakan oleh masyarakat hasil kepemimpinan bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi. Karena anggarannya hilang setiap tahun, realiasasi setiap tahun, tapi tidak keliatan manfaatnya oleh rakyat," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi juga mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam realisasi belanja aparatur, pembangungan, dan modal.

Ia ingin agar belanja pembangunan dan belanja modal lebih besar dari belanja aparatur.

Jika belanja pembangunan dan modal sudah terealisasi, ia kembali menekankan agar anggaran tak dibagi rata ke seluruh dinas.

"Hati-hati, sekali lagi yang bapak ibu dan saudara-saudara prioritaskan yang mana. Berikan dua priroitas atau maksimal tiga prioritas. Sudah, anggaran itu perioritaskan ke sana 60 persen, sianya baru diberikan ke unit-unt yang lain," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rafael Alun Tersangka: Gara-gara Polah Anak, Dugaan Korupsi Puluhan Miliar Diungkap KPK

Rafael Alun Tersangka: Gara-gara Polah Anak, Dugaan Korupsi Puluhan Miliar Diungkap KPK

Nasional
Pesan Kekecewaan dan Kesedihan Jokowi Usai Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah U20

Pesan Kekecewaan dan Kesedihan Jokowi Usai Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah U20

Nasional
Sekjen PDI-P Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Sanksi FIFA

Sekjen PDI-P Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Sanksi FIFA

Nasional
Bersatu di Kasur, Bersama Menjarah Uang Rakyat

Bersatu di Kasur, Bersama Menjarah Uang Rakyat

Nasional
Renungan Politik Setelah Status Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Menguap

Renungan Politik Setelah Status Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Menguap

Nasional
Jokowi Minta Jangan Campur Adukkan Politik dengan Olahraga, PDI-P: Kita Sependapat

Jokowi Minta Jangan Campur Adukkan Politik dengan Olahraga, PDI-P: Kita Sependapat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan Mahfud Bongkar Dugaan TPPU | Rafael Alun Tersangka Gratifikasi

[POPULER NASIONAL] Alasan Mahfud Bongkar Dugaan TPPU | Rafael Alun Tersangka Gratifikasi

Nasional
Muhammadiyah Harap PSSI Fokus Benahi Sepak Bola Tanah Air Usai Gagal Gelar Piala Dunia U20

Muhammadiyah Harap PSSI Fokus Benahi Sepak Bola Tanah Air Usai Gagal Gelar Piala Dunia U20

Nasional
Batal Gelar Piala Dunia U20, Wapres: Tidak Berarti Sepak Bola RI Kiamat

Batal Gelar Piala Dunia U20, Wapres: Tidak Berarti Sepak Bola RI Kiamat

Nasional
Akrobat PDI-P Usai Ajang Piala Dunia U-20 Batal: dari Kepala Daerah Tolak Israel hingga Berujung Salahkan PSSI

Akrobat PDI-P Usai Ajang Piala Dunia U-20 Batal: dari Kepala Daerah Tolak Israel hingga Berujung Salahkan PSSI

Nasional
RI Batal Gelar Piala Dunia U20, Wapres: Tak Boleh Pesimis, Kesempatan Bangkit Terbuka

RI Batal Gelar Piala Dunia U20, Wapres: Tak Boleh Pesimis, Kesempatan Bangkit Terbuka

Nasional
Tarif Tol Jakarta-Cilacap 2023

Tarif Tol Jakarta-Cilacap 2023

Nasional
Tanggal 2 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhammadiyah Minta Tak Saling Menyalahkan soal Piala Dunia U20, Keutuhan Bangsa Lebih Penting

Muhammadiyah Minta Tak Saling Menyalahkan soal Piala Dunia U20, Keutuhan Bangsa Lebih Penting

Nasional
DKPP Tolak Aduan PKR yang Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya

DKPP Tolak Aduan PKR yang Gagal Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke