Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Perlindungan Sosial dan Padat Karya Tunai Dimasifkan di Desa

Kompas.com - 24/09/2020, 16:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta program perlindungan sosial dan padat karya tunai dimasifkan di desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas tentang ekonomi desa secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2020)

"Pertama dalam jangka pendek, semua skema program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Bansos, Bantuan Langsung Tunai Desa, betul-betul harus kita pastikan tepat sasaran dan berjalan efektif," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Menteri Jangan Buat Program Sendiri-sendiri yang Tak Terintegrasi

Ia pun meminta program perlindungan sosial itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid-19 dan sangat membutuhkan.

Untuk program padat karya tunai yang ada di desa, ia meminta program itu dikawal dengan ketat.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pandemi Harus Jadi Momentum Perbaiki Ekonomi Desa

Dengan demikian, kedua program perlindungan sosial dan padat karya tunai bisa mengurangi beban masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, dan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Kemudian gunakan momentum saat ini untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, program penanggulangan kemiskinan dan dikonsolidasikan dengan peningkatan program ekonomi desa," kata dia.

Total anggaran BLT Dana Desa pada 2020 mencapai Rp 31,79 triliun dengan total keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM, dengan nilai per bulan Rp 600.000 pada termin pertama tahap 1-3.

Selanjutnya, pada termin kedua tahap 1-3, nilainya berkurang menjadi Rp 300.000 per bulan.

Sementara itu, realisasi penyaluran BLT Dana Desa oleh Kementerian Desabdan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) baru mencapai 30 persennya yakni Rp 10 triliun.

Baca juga: Anggaran Program Padat Karya Tunai 2021 Jadi Rp 18,14 Triliun

Pemerintah menganggarkan Rp 18,14 triliun untuk program padat karya tunai yang dijalankan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi pelaksanaan program padat karya tunai (cash for work) hingga akhir Agustus mencapai Rp 7,16 triliun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com