Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transparansi Data Penanganan Covid-19 di Indonesia Masih Jadi Persoalan

Kompas.com - 08/04/2021, 14:56 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparansi data penanganan Covid-19 masih menjadi persoalan, meski pandemi telah melanda Indonesia selama satu tahun.

Sampai saat ini pemerintah dinilai belum transparan, terutama terkait data pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR) di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi.

Insiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengaku masih kesulitan mengakses data tes PCR secara terbuka.

"Yang masih sama sekali tidak transparan adalah data tes PCR itu. Tidak dikeluarkan, tidak dipublikasikan dan tidak bisa diakses oleh publik di level kabupaten, kota dan provinsi," kata Irma, saat wawancara dengan Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Menurut Irma, hanya beberapa provinsi saja yang sering memperbarui data jumlah tes PCR, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

Namun, mayoritas provinsi lainnya tidak pernah mempublikasikan data jumlah tes, terlebih lagi pada tingkat kabupaten atau kota.

"Apalagi kabupaten kota mereka sama sekali tidak pernah mempublikasikan jumlah tes," ujarnya.

Irma menduga ada unsur kesengajaan pemerintah daerah tidak membuka data jumlah tes.

 

Pasalnya, jumlah tes PCR akan menentukan rapor pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kita cuma dikasih tahu secara nasional, positivity rate-nya adalah 17,9 persen atau 19, sekian persen misalnya. Tapi itu jumlah kasus yang positif dibagi seluruh nasional," tuturnya.

"Padahal kalau kita lihat proporsi jumlah tes yang dilakukan di DKI jakarta itu selalu sekitar 40 persen atau bahkan lebih. Jadi bayangin sisanya itu dibagi jumlah tes di provinsi lain, berarti kan kecil-kecil sekali," kata Irma.

Baca juga: LaporCovid-19: Kondisi Pandemi di Indonesia Masih Buruk

Selain itu, Irma menuturkan, pemerintah tidak pernah memiliki jawaban yang pasti ketika ditanya mengenai transparansi data.

"Jadi ada yang mereka enggak mau jawab, ada yang jawabnya diplomatis. Tidak ada yang menjawab langsung ini tidak dipublikasikan karena apa. Itu tidak ada yang menjawab seperti itu," ujar Irma.

Pentingnya transparansi data

Persoalan transparansi data ini pernah diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia menyebut ada kepala daerah di wilayahnya yang sengaja tidak melakukan tes dan pelacakan kasus Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com