Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Transparansi Data Penanganan Covid-19 di Indonesia Masih Jadi Persoalan

Kompas.com - 08/04/2021, 14:56 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparansi data penanganan Covid-19 masih menjadi persoalan, meski pandemi telah melanda Indonesia selama satu tahun.

Sampai saat ini pemerintah dinilai belum transparan, terutama terkait data pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR) di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi.

Insiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengaku masih kesulitan mengakses data tes PCR secara terbuka.

"Yang masih sama sekali tidak transparan adalah data tes PCR itu. Tidak dikeluarkan, tidak dipublikasikan dan tidak bisa diakses oleh publik di level kabupaten, kota dan provinsi," kata Irma, saat wawancara dengan Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Menurut Irma, hanya beberapa provinsi saja yang sering memperbarui data jumlah tes PCR, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

Namun, mayoritas provinsi lainnya tidak pernah mempublikasikan data jumlah tes, terlebih lagi pada tingkat kabupaten atau kota.

"Apalagi kabupaten kota mereka sama sekali tidak pernah mempublikasikan jumlah tes," ujarnya.

Irma menduga ada unsur kesengajaan pemerintah daerah tidak membuka data jumlah tes.

 

Pasalnya, jumlah tes PCR akan menentukan rapor pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kita cuma dikasih tahu secara nasional, positivity rate-nya adalah 17,9 persen atau 19, sekian persen misalnya. Tapi itu jumlah kasus yang positif dibagi seluruh nasional," tuturnya.

"Padahal kalau kita lihat proporsi jumlah tes yang dilakukan di DKI jakarta itu selalu sekitar 40 persen atau bahkan lebih. Jadi bayangin sisanya itu dibagi jumlah tes di provinsi lain, berarti kan kecil-kecil sekali," kata Irma.

Baca juga: LaporCovid-19: Kondisi Pandemi di Indonesia Masih Buruk

Selain itu, Irma menuturkan, pemerintah tidak pernah memiliki jawaban yang pasti ketika ditanya mengenai transparansi data.

"Jadi ada yang mereka enggak mau jawab, ada yang jawabnya diplomatis. Tidak ada yang menjawab langsung ini tidak dipublikasikan karena apa. Itu tidak ada yang menjawab seperti itu," ujar Irma.

Pentingnya transparansi data

Persoalan transparansi data ini pernah diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia menyebut ada kepala daerah di wilayahnya yang sengaja tidak melakukan tes dan pelacakan kasus Covid-19.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com