JAKARTA, KOMPAS.com - Transparansi data penanganan Covid-19 masih menjadi persoalan, meski pandemi telah melanda Indonesia selama satu tahun.
Sampai saat ini pemerintah dinilai belum transparan, terutama terkait data pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR) di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi.
Insiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mengaku masih kesulitan mengakses data tes PCR secara terbuka.
"Yang masih sama sekali tidak transparan adalah data tes PCR itu. Tidak dikeluarkan, tidak dipublikasikan dan tidak bisa diakses oleh publik di level kabupaten, kota dan provinsi," kata Irma, saat wawancara dengan Kompas.com, Selasa (6/4/2021).
Baca juga: Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...
Menurut Irma, hanya beberapa provinsi saja yang sering memperbarui data jumlah tes PCR, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.
Namun, mayoritas provinsi lainnya tidak pernah mempublikasikan data jumlah tes, terlebih lagi pada tingkat kabupaten atau kota.
"Apalagi kabupaten kota mereka sama sekali tidak pernah mempublikasikan jumlah tes," ujarnya.
Irma menduga ada unsur kesengajaan pemerintah daerah tidak membuka data jumlah tes.
Pasalnya, jumlah tes PCR akan menentukan rapor pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
"Kita cuma dikasih tahu secara nasional, positivity rate-nya adalah 17,9 persen atau 19, sekian persen misalnya. Tapi itu jumlah kasus yang positif dibagi seluruh nasional," tuturnya.
"Padahal kalau kita lihat proporsi jumlah tes yang dilakukan di DKI jakarta itu selalu sekitar 40 persen atau bahkan lebih. Jadi bayangin sisanya itu dibagi jumlah tes di provinsi lain, berarti kan kecil-kecil sekali," kata Irma.
Baca juga: LaporCovid-19: Kondisi Pandemi di Indonesia Masih Buruk
Selain itu, Irma menuturkan, pemerintah tidak pernah memiliki jawaban yang pasti ketika ditanya mengenai transparansi data.
"Jadi ada yang mereka enggak mau jawab, ada yang jawabnya diplomatis. Tidak ada yang menjawab langsung ini tidak dipublikasikan karena apa. Itu tidak ada yang menjawab seperti itu," ujar Irma.
Pentingnya transparansi data
Persoalan transparansi data ini pernah diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia menyebut ada kepala daerah di wilayahnya yang sengaja tidak melakukan tes dan pelacakan kasus Covid-19.