Transparansi Data Penanganan Covid-19 di Indonesia Masih Jadi Persoalan

Dengan cara itu, kepala daerah tersebut berharap wilayahnya bisa terus berada di zona hijau atau tanpa kasus. Kendati demikian Ganjar tak menyebut daerah yang ia maksud.

Ganjar mengaku, awalnya ia mengapresiasi daerah yang tanpa kasus itu. Namun akhirnya ia mengetahui, tak ada tes dan pelacakan di daerah tersebut.

"Ada yang ingin (zona) hijau, mau dapat penghargaan, tapi enggak pernah tes," kata Ganjar dalam diskusi yang digelar Harian Kompas bersama Kagama secara virtual Sabtu (24/10/2020).

Baca juga: Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Secara terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan seluruh kepala daerah agar transparan mengenai data kasus Covid-19.

Menurut Wiku, jika data tidak dilaporkan secara transparan, justru berbahaya untuk daerah itu dan daerah lain.

"Hal ini tidak hanya membahayakan daerah tersebut, tetapi daerah-daerah yang ada di sekitarnya," ujar Wiku ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (27/9/2020).

"Bahkan membahayakan Indonesia, mengingat mobilitas masyarakat yang semakin longgar saat ini," tutur dia.

Baca juga: Penjelasan Wamenkes soal Data Covid-19 yang Tak Sinkron antara Pusat dan Daerah

Wiku meminta setiap pemerintah daerah mengutamakan transparansi data dalam pelaporan Covid-19.

Sebab, penggambaran kondisi daerah sangat penting dalam menentukan pemilihan aksi strategi.

"Jika pencatatan data representatif maka pemilihan aksi strategis akan lebih tepat. Pimpinan daerah sudah sepatutnya bertanggungjawab dengan daerah," tegas Wiku.

Data tidak sinkron

Persoalan lain yang muncul yakni terkait sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. 

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengakui data Covid-19 yang dimiliki pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah.

Menurut Dante, masalah sinkronisasi itu terjadi karena data yang disampaikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat adalah kasus Covid-19 yang terjadi beberapa hari sebelumnya.

"Kendalanya adalah ketika pemerintah daerah melaporkan (kasus) maka kasus kejadiannya itu beberapa hari sebelumnya yang dilaporkan ke pusat," kata Dante dalam konferensi pers melalui kanal YouTube BNPB, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19: Tidak Mudah untuk Satukan Data Pusat dan Daerah

Dante menjelaskan, pemerintah daerah melaporkan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa hari sebelumnya karena kemampuan laboratorium terbatas.

"Karena kemampuan laboratorium yang terbatas untuk melakukan pemeriksaan satu hari," ujarnya.

Kendati demikian, Dante menilai, ketidaksinkronan data Covid-19 masih dalam batas toleransi.

"Kalau ada beda dengan daerah maka masih dalam batas toleransi," ucapnya.