Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Mitigasi Hindari Penyebaran Covid-19 di Tengah Bencana NTT

Kompas.com - 06/04/2021, 20:05 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk menyiapkan beberapa langkah mitigasi untuk menghindari terjadinya laju penularan Covid-19 di tengah bencana alam yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menambah jumlah tenda di tempat pengungsian.

Penambahan jumlah tenda, lanjut Dicky, dimaksudkan untuk membagi jumlah kerumunanan pengungsi agar tidak terlalu padat.

"Dalam situasi pandemi pemerintah harus menyiapkan 2 sampai 3 tenda lebih banyak untuk mencegah terjadinya kepadatan warga di lokasi pengungsian," sebut Dicky dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Ini 10 Wilayah Terdampak Bencana Alam di Provinsi NTT

Langkah kedua yang dapat dilakukan, lanjut Dicky, adalah membagi kelompok pengungsi sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

"Misalnya membagi lokasi pengungsian sesuai dengan RW masing-masing. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap berkumpul dengan orang-orang yang berada satu wilayah. Tidak bercampur dengan wilayah lain," paparnya.

Langkah ketiga yang bisa dilakukan pemerintah, sambung Dicky, adalah memastikan petugas yang membantu proses evakuasi benar-benar sehat.

Pemerintah harus menjamin bahwa para petugas disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M dan sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Petugas yang menolong dan membantu korban bencana harus dipastikan sehat. Mereka harus sudah mendapat vaksinasi Covid-19 dan disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M," imbuhnya.

Baca juga: UPDATE: Korban Meninggal akibat Bencana di NTT 84 Orang, 2.683 Jiwa Terdampak

Selain itu terkait upaya pencegahan, Dicky menyarankan pemerintah memprioritaskan lansia dan masyarakat umum di wilayah-wilayah rawan bencana alam untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Saya menyarankan agar vaksinasi Covid-19 dapat diprioritaskan untuk lansia dan masyarakt umum di wilayah rawan bencana. Karena para korban bencana ini sangat-sangat rentan terkena Covid-19," pungkasnya.

Sebagai informasi hingga kini bencana alam berupa angin kencang, banjir bandang dan tanah longsor di NTT telah menewaskan 84 warga, dan 103 warga dinyatakan hilang.

Bencana alam itu setidaknya juga menyebabkan 2.683 jiwa terdampak.

Sepuluh wilayah kabupaten dan kota di NTT terkena dampak bencana alam tersebut.

Diberitakan sepuluh wilayah itu adalah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Ngada, Flores Timur, Lembata, Alor, Ende, Rote Ndao, Malaka dan Kota Kupang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com