Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Penanganan Terorisme Gagal, Polisi Dinilai Hanya Akan Jadi Korban

Kompas.com - 02/04/2021, 08:56 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kepolisian dinilai hanya akan jadi korban jika pemerintah gagal dalam menangani radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman Ponto, pada breaking news, Kompas TV, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Polisi Selidiki Asal Senjata Pelaku Penyerangan di Mabes Polri

Soleman menyampaikan, polisi sudah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap aktivitas terorisme.

Namun, di sisi lain, kepolisian juga menjadi sasaran empuk tindakan terorisme.

"Kalau pemberantasan terorisme gagal, ya polisi yang jadi sasaran empuk. Dia yang kejar-kejaran, dia juga yang jadi sasaran," ucap Soleman.

Menurut Soleman, kepolisian menjadi sasaran pelaku terorisme karena pihak kepolisian harus hadir sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

Adapun penyerangan yang dilakukan pelaku terorisme berinisial ZA ke Mabes Polri, Jakarta, dinilai Soleman sangat mungkin terjadi.

Menurut dia, sangat mungkin teroris masuk ke kantor polisi karena polisi juga berfungsi  melayani masyarakat.

"Ya karena polisi itu pelayan masyarakat, siapa saja mau masuk (kantor polisi) bebas-bebas saja. Lain kalau (pelaku terorisme) masuk ke Mabes TNI, itu baru hebat. Jadi tidak ada yang spesial (dari serangan ZA ke Mabes Polri," ujar dia.

Baca juga: Perketat Keamanan Pasca-Teror di Mabes Polri, Pelayanan di Polda Metro Tetap Beroperasi

Soleman juga mengatakan bahwa saat ini tugas kepolisian dalam menegakkan hukum terkait tindakan terorisme sudah benar.

Namun, tindakan itu dilakukan setelah ada barang bukti atau kejadian teror.

Sementara itu, menurut Soleman, hal yang harus menjadi fokus pemerintah dalam memberantas terorisme yakni upaya pencegahan dengan upaya persuasif.

"Dalam ilmu intelijen, pendekatan ini disebut penggalangan. Kalau kita melaksanakan penggalangan, kita harus berdiri sama tinggi duduk sama rendah," kata Soleman.

"Sebab proses deradikalisasi tidak akan pernah berhasil jika menggunakan kekuasaan," kata dia.

Oleh karena itu, Soleman menyebut pemerintah harus melakukan evaluasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga terdepan yang bertanggung jawab memberantas radikalisme dan terorisme di masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Saat Anies 'Dipalak' Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Saat Anies "Dipalak" Bocil yang Minta Lapangan Bola di Muara Baru...

Nasional
Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Anies Kini Blak-blakan Serius Maju Pilkada Jakarta, Siapa Mau Dukung?

Nasional
Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Persoalkan Penetapan Tersangka, Gus Muhdlor Kembali Gugat KPK

Nasional
Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

Kepada Warga Jakarta, Anies: Rindu Saya, Enggak? Saya Juga Kangen, Pengin Balik ke Sini...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com