AHY Sebut Kasus Hambalang Tak Relevan untuk Digunakan secara Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tak lagi relevan untuk diangkat.

Apalagi jika kasus tersebut diungkit untuk kepentingan politik. Hal ini ia sampaikan dalam menanggapi kubu kongres luar biasa (KLB) atau kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyinggung kasus tersebut saat konferensi pers di Hambalang, pada Kamis (25/3/2021).

"Permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (29/3/2021).

Baca juga: Moeldoko dan Nazaruddin Tak Hadiri Konpers di Hambalang, Ini Penjelasan Demokrat Versi KLB

AHY mengatakan, kasus Hambalang serta kasus lain yang menjerat sejumlah kader Demokrat telah diselesaikan secara kredibel.

"Dan sebagai konsekuensinya ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum," ujar AHY.

AHY menuturkan, Demokrat sebagai partai yang saat itu berada dalam pemerintahan pun menghormati proses hukum dan tidak melakukan intervensi.

Menurutnya, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal, termasuk tindakan pencegahan atas penimpangan atau pelanggaran hukum.

Menurut AHY, kubu Moeldoko sengaja mengangkat kasus Hambalang untuk mendegradasi Partai Demokrat setelah tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB di Deli Serdang.

"Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri yang justru tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku," kata AHY.

Baca juga: Kasus Hambalang dan Para Terpidana Korupsi di Demokrat Kubu AHY serta Kontra-AHY

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu KLB Max Sopacua mengaku sengaja menggelar konferensi pers di Hambalang karena kasus korupsi Hambalang dinilai menjadi penyebab rontoknya elektabilitas Partai Demokrat.

Max pun meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut, karena menurut dia masih ada sejumlah nama yang terlibat dalam kasus itu tetapi belum diproses secara hukum.

Max tidak membeberkan secara detail nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ia menyebut, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum tersentuh.

"Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya, yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa," kata Max di Hambalang, Kamis.

Baca juga: Konflik Demokrat dan Kasus Hambalang yang Kembali Diungkit...

Proyek Hambalang mulai berjalan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemudian mangkrak karena permasalahan korupsi. Proyek senilai Rp 1,175 triliun itu terhenti begitu saja.

Kasus korupsi proyek Hambalang tidak dapat dilepaskan dari Partai Demokrat. Sebab, sejumlah kader, termasuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, masuk bui lantaran kecipratan uang hasil korupsi.

Terbongkarnya kasus Hambalang menyebabkan perolehan suara Partai Demokrat turun drastis dibandingkan hasil Pemilu 2009. Pada 2009, Demokrat meraup 20,85 persen suara.

Angka tersebut turun menjadi 10,19 persen suara pada Pemilu 2014 dan 7,77 persen suara pada Pemilu 2019.

Baca juga: Kasus Hambalang: Dari Nazaruddin, Anas, hingga Dugaan Keterlibatan Ibas