Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Politik Elektoral di Indonesia Telah Berubah Jadi Perebutan Kekuasaan Belaka

Kompas.com - 24/03/2021, 20:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkfili Hasan menilai, politik elektoral di Indonesia kini telah menjadi ajang untuk memperebutkan kekuasaan semata.

Menurut dia, praktik politik elektoral di Indonesia pun sudah tidak lagi mempedulikan polarisasi di tengah masyarakat yang telah memunculkan benih-benih permusuhan dan kebencian.

"Politik elektoral berubah sedemikian rupa menjadi semata ajang untuk memperebutkan kekuasaan belaka. Berebut lobi dan pengaruh, dengan agenda yang berbeda-beda, tidak peduli masyarakat terpolarisasi secara hebat," kata Zulkifli dalam pidato yang diunggah di akun Youtube miliknya, Rabu (24/3/2021).

Ia mengatakan, polarisasi tersebut telah menyebabkan munculnya dukungan politik yang kuat dibarengi dengan mencuatnya perbedaan ideologi.

Baca juga: Ketum PAN: Perlu Dipikir Format Elektoral yang Sesuai Prinsip Sila Ke-4 Pancasila

Ia menyebut, semangat nasionalisme menjadi dipandang sempit dan berlebihan di mana seseorang kini mudah mengklaim dirinya Pancasila sambil menuding orang lain anti-Pancasila.

Di sisi lain, kata Zulkfili, politisasi agama juga menghasilkan islamisme yang sempit dan simbolik sehingga memungkinkan masuknya paham-paham ekstrem dan radilkal, termasuk yang menginginkan format agama dengan penerapan syariat Islam.

Wakil Ketua MPR itu pun mengaku sedih dengan polarisasi politik yang telah menciptakan permusuhan dan kebencian tersebut.

"Cebong vs kampret, buzzer vs kadrun, bisa terus terekskalasi menjadi pikiran us vs them, kami melawan mereka yang sangat membahayakan keutuhan kita berbangsa dan bernegara," kata dia.

Ia melanjutkan, pesta demokrasi yang berongkos tinggi juga menghasikan praktik-praktik yang sifatnya transaksional serta merugikan dan membodohkan masyarakat.

Oleh karena itu, Zulkfili mengajak seluruh pihak untuk memikirkan format demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila.

Baca juga: Ketum PAN: Penantang Kini Jadi Menteri, yang Kalah Gabung ke Penguasa

"Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memikirkan format terbaik apa yang bisa kita pakai untuk menyelenggarakan politik domestik, terutama dalam hal politik elektoral," kata Zulkifli.

"Apa sebenarnya terjemahan dari konsep musyawarah mufakat itu? Apa yang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa ini dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com