Zulkifli Hasan: Politik Elektoral di Indonesia Telah Berubah Jadi Perebutan Kekuasaan Belaka

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkfili Hasan menilai, politik elektoral di Indonesia kini telah menjadi ajang untuk memperebutkan kekuasaan semata.

Menurut dia, praktik politik elektoral di Indonesia pun sudah tidak lagi mempedulikan polarisasi di tengah masyarakat yang telah memunculkan benih-benih permusuhan dan kebencian.

"Politik elektoral berubah sedemikian rupa menjadi semata ajang untuk memperebutkan kekuasaan belaka. Berebut lobi dan pengaruh, dengan agenda yang berbeda-beda, tidak peduli masyarakat terpolarisasi secara hebat," kata Zulkifli dalam pidato yang diunggah di akun Youtube miliknya, Rabu (24/3/2021).

Ia mengatakan, polarisasi tersebut telah menyebabkan munculnya dukungan politik yang kuat dibarengi dengan mencuatnya perbedaan ideologi.

Ia menyebut, semangat nasionalisme menjadi dipandang sempit dan berlebihan di mana seseorang kini mudah mengklaim dirinya Pancasila sambil menuding orang lain anti-Pancasila.

Di sisi lain, kata Zulkfili, politisasi agama juga menghasilkan islamisme yang sempit dan simbolik sehingga memungkinkan masuknya paham-paham ekstrem dan radilkal, termasuk yang menginginkan format agama dengan penerapan syariat Islam.

Wakil Ketua MPR itu pun mengaku sedih dengan polarisasi politik yang telah menciptakan permusuhan dan kebencian tersebut.

"Cebong vs kampret, buzzer vs kadrun, bisa terus terekskalasi menjadi pikiran us vs them, kami melawan mereka yang sangat membahayakan keutuhan kita berbangsa dan bernegara," kata dia.

Ia melanjutkan, pesta demokrasi yang berongkos tinggi juga menghasikan praktik-praktik yang sifatnya transaksional serta merugikan dan membodohkan masyarakat.

Oleh karena itu, Zulkfili mengajak seluruh pihak untuk memikirkan format demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila.

"Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memikirkan format terbaik apa yang bisa kita pakai untuk menyelenggarakan politik domestik, terutama dalam hal politik elektoral," kata Zulkifli.

"Apa sebenarnya terjemahan dari konsep musyawarah mufakat itu? Apa yang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa ini dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan," imbuh dia.