Ketum PAN: Penantang Kini Jadi Menteri, yang Kalah Gabung ke Penguasa

Kompas.com - 24/03/2021, 19:55 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan Dokumentasi PANKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyoroti polarisasi masyarakat selama beberapa tahun terakhir akibat kontestasi politik.

Menurut Zulkifli, tensi politik tidak dikelola dengan baik. Akibatnya masyarakat pun ikut terbelah.

Namun pada akhirnya, dua kelompok politik yang bersaing pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjadi satu kekuatan.

"Setelah pemenang pilpres diperoleh, pada akhirnya saudara-saudara, yang kalah bergabung juga dengan penguasa. Capres dan cawapres penantang keduanya kini menjadi menteri juga bergabung dengan presiden yang terpilih," ujar Zulkifli saat menyampaikan pidato kebangsaan yang disiarkan melalui akun Youtube miliknya, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: PAN Sepakat dengan Ridwal Kamil soal Penundaan Impor Beras

Seperti diketahui, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pesaing Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kini memegang jabatan menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Sandiaga menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

PAN sendiri merupakan salah satu partai yang mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pemilu 2019.

Baca juga: Soal Tudingan Amien Rais tentang Masa Jabatan Presiden, PAN: Presiden Menolak Amendemen UUD 1945

Zulkifli mengatakan, karena dua pihak bergabung, tidak ada lagi kelompok yang disebut berkuasa dan tidak berkuasa. Sementara, kontestasi politik yang terjadi telah mengeluarkan ongkos yang sangat tinggi.

Tidak hanya soal polarisasi di masyarakat, tetapi juga banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama penyelanggaraan pemilu karena kelelahan.

Ditambah lagi dengan banyaknya orang yang terpaksa masuk penjara akibat persaingan politik serta kerusuhan yang meletus di tengah persaingan tersebut.

"Tapi akhirnya saudara-saudara, akhirnya yang kalah dan menang bersatu kembali, masyarakat masih bermusuhan, cebong-kampret masih berlanjut," ujar Zulkfili.

Baca juga: Bertemu Ridwan Kamil, Sekjen PAN Bahas Calon Pemimpin Indonesia Masa Depan

Wakil Ketua MPR itu pun mengajak elite politik untuk melakukan rekonsiliasi nasional guna mengembalikan kultur berbangsa dan bernegara.

Kemudian, Zulkifli menekankan, elite politik harus meminta maaf kepada masyarakat serta berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas, isu agama atau SARA dalam suksesi kekuasaan.

"Ongkos sosialnya besar sekali yang harus kita tanggung. Mulai hari ini masyarakat harus diajak bersatu kembali, menguatkan lagi spirit sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X