Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CSIS: Jokowi Harus Bicara soal Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat Versi KLB

Kompas.com - 06/03/2021, 11:20 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai perlu segera bersikap soal penetapan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

KLB itu digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Peneliti Centre for Strategis and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, Jokowi harus bicara karena polemik tersebut melibatkan anggota kabinet.

"Presiden harus bicara soal pentingnya menjaga nilai dan etika demokrasi," kata Arya saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Pengamat: Jokowi Harus Evaluasi Moeldoko

Arya menduga, KLB itu tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan AD/ART Partai Demokrat. Misalnya, soal jumlah kehadiran pengurus tingkat DPD dan DPC.

Berdasarkan AD/ART, KLB harus dihadiri dua pertiga dari jumlah pimpinan DPD dan setengah dari DPC dan disetujui majelis tinggi partai.

"Kalau kita lihat data yang disampaikan Demokrat, hampir semua pemilik suara yang sah tidak hadir di sana. Dari syarat administratif, saya kira jadi persoalan," tutur Arya.

Arya pun menilai kepemimpinan AHY masih cukup kuat secara hukum. Kendati demikian, ia mengingatkan, kadang persoalan hukum tidak cukup untuk mempertahankan legalitas kepengurusan partai.

Ia menuturkan, kepengurusan partai harus memiliki dukungan politik yang baik karena pengesahannya harus melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Kudeta di Demokrat: Penunjukan Moeldoko hingga Rasa Bersalah SBY

Arya berharap Menkumham bisa bersikap profesional menghadapi kisruh di internal tubuh Partai Demokrat ini.

"Tentu hasil KLB ini akan dibawa ke Kemenkumham. Saya kira profesionalitas dan independensi Menkumham penting dalam menghadapi situasi ini. Menteri harus netral dalam posisinya sesuai standar hukum yang rigid," tegasnya.

Sebelumnya, KLB yang digagas para eks kader Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Moeldoko pun menyatakan kesediaannya dan mengucapkan terima kasih kepada peserta KLB.

Selain itu, KLB juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Marzuki Alie menyatakan siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

"Moeldoko ketum, saya ketua dewan pembina. Jadi keputusan kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangkan Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangkan Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis Lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis Lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com