Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Minta Kumpulan Massa Ditindak, tapi Justru Disambut Kerumunan Kala Kunker ke NTT…

Kompas.com - 25/02/2021, 12:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo ke Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2/2021), menuai kritik.

Pasalnya Jokowi disambut kerumunan massa yang sebagian besar tak mengenakan masker dan tak menjaga jarak saking antusiasnya menyambut kedatangan orang nomor satu di republik ini.

Melihat massa yang berkerumun menyambutnya, Jokowi pun berupaya membalas sambutan warga yang menunggunya di pinggir jalan dengan mengeluarkan kepalanya lewat atap mobil untuk menyapa.

Baca juga: Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat jika Tak Taat Prokes

Saat menyapa warga yang menantinya, Jokowi mengingatkan masyarakat agar tak lupa mengenakan masker sembari membagi-bagikan suvenir dari dalam mobil yang tengah melaju.

Ia pun melambaikan tangan untuk membalas sambutan masyarakat atas kedatangannya di Maumere.

Dinilai kontradiktif

Aksi Jokowi yang menyapa kerumunan masyarakat di NTT menuai kritik lantaran dinilai kontradiktif dengan arahannya selama ini kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dan kepala daerah, untuk menindak tegas kerumunan di tengah berlangsungnya pandemi Covid-19.

Ia meminta para pejabat tersebut tak hanya mengimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan tetapi juga harus berani menindak tegas dengan membubarkan kerumunan dan memberi sanksi masyarakat yang tak mengenakan masker.

"Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," kata Jokowi lewat siaran pers resmi Istana Kepresidenan, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Kerumunan Penyambutan Jokowi di Maumere, Kritik Publik, dan Kekhawatiran Penularan Virus

Ia mengingatkan bahwa keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.

Presiden menjelaskan bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus korona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.

Instruksi yang disampaikan Jokowi itu sejatinya merupakan bentuk teguran terhadap Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan kepala daerah atas peristiwa kerumunan penyambutan kedatangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) di Bandara Soekarno-Hatta.

Kerumunan tersebut berlanjut dalam acara pernikahan anak Rizieq Shihab beserta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Pimpinan FPI itu.

Rizieq lalu juga kedapatan mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan itu, terjadi kerumunan massa. Sebagian massa bahkan ada yang tak mengenakan masker.

Baca juga: Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Protokoler Presiden Harus Dievaluasi

Akibat terjadinya kerumunan massa yang besar itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com